Tanda tangan deklarasi menolak kecurangan dan intimidasi pemilu 2024 (IDN Times/Eko Agus Herianto)
Azhari Sinik selaku koordinator aksi bersama elemen masyarakat yang ia gandeng, menyerukan bahwa pemilihan umum merupakan cara paling beradab untuk mengakhiri satu kekuasaan lama dan memulai satu kekuasaan baru tanpa pertikaian. Sehingga setiap warga negara disebutnya wajib menjaga agar pemilu berjalan secara demokratis, jujur, berkeadilan, berdaulat dan tanpa ada tekanan, paksaan, maupun intimidasi kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan atau pemilik suara.
"Sebagai rakyat pemegang kedaulatan yang akan memilih capres atau cawapres, dengan ini menyatakan sikap dan menyerukan menolak serta melawan segala bentuk intimidasi, tekanan, paksaan memilih, dan kecurangan dalam bentuk keterlibatan aparatur negara yang berpotensi terjadi," kata Azhari saat membacakan deklarasi bersama Forum Rakyat.
Azhari juga mengatakan komitmen mereka dalam mengawal setiap suara rakyat yang akan disampaikan di TPS. Mereka disebutnya tak akan berhenti menyuarakan seruan moral dan etik netralitas TNI, Polri, ASN, Kepala Desa, hingga Kepala Lingkungan agar pemilu dan pilpres berjalan adil tanpa kecurangan.
"Kami yang juga sebagai rakyat Indonesia ingin mengingatkan penyelenggara pemilu harus bekerja profesional dan tidak berpihak demi memastikan pemilu tanpa kecurangan. Sementara untuk Presiden, para Menteri, dan Pejabat Pemerintah, agar bersikap bijaksana menjadi pemimpin dan perangkat bangsa di tengah persaingan pemilu ini," kata Azhari.