DPC Peradi Medan Laporkan Hotman Paris ke Polda Sumut

Azwir mengatakan, Hotman diduga melanggar UU ITE soal menyebarkan hoaks yang merugikan Peradi secara organisasi. "Kami serahkan kepada kawan-kawan (untuk melaporkan) karena ada pasal KUHP dan UU ITE yang dilanggar. Kami menduga UU ITE pasal 28 ayat 1 dan 2 dan jucto pasal 45 ayat 2. Kami harap itu diteliti dan disidik nantinya agar dugaan ini bisa berlanjut ke tahap berikutnya," beber Azwir.

Azwir mengaku Peradi Medan merasa terusik dengan pernyataan Hotman yang berefek panjang terhadap aktivitas yang mereka lakukan. Salah satunya mereka kini digugat seorang advokat karena menilai Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang diikutinya tidak sah.

"Buntut dari pernyataan itu, ada gugatan yang ditujukan kepada Peradi Medan dari advokat lainnya karena menggelar PKPA, ujian yang digelar secara nasional dan Peradi Medan sebagai penyelenggara," tambahnya.

Sementara itu Sekretaris Peradi Medan, Hermansyah Hutagalung mengatakan pernyataan ini adalah sikap konkrit dan solidaritas pengacara di Medan terkhusus Peradi Medan akibat statemen terlalu dini dari Hotman.

"Statemen ini menimbulkan kegaduhan, kisruh. Kami menyatakan sikap harus ada efek pembelajaran, kepastian hukum yang tegak agar jangan dipermainkan. Sikap gentlemen kesatria, untuk menunjukkan pendapat orang yang punya nama tenar, perlu hati-hati agar mengedukasi," beber Herman.

Koordinator Wilayah Peradi Sumut-Aceh, Marasamin Ritonga mengatakan, advokat sangat merasa dirugikan dengan pernyataan itu dan berharap penyidik bisa segera memproses laporan mereka.

"Sangat merugikan kita sebagai advokat Peradi bawah kepemimpinan Otto Hasibuan. Dia yang sebelumnya anggota Peradi keluar dan menyatakan Peradi kita tidak sah. Akibat pernyataan itu dampaknya banyak. Seolah-olah apa yang dilakukan Peradi semua tidak sah. Contohnya terjadi di pengadilan Lubukpakam, anggota kita dinyatakan tidak sah dan diadukan ke majelis hakim. Ini vonis yang sangat merugikan kita, padahal sudah jelas wakil ketua Mahkamah Agung menyebut organisasi kita sah dibawah pimpinan Otto Hasibuan. Maka bersama anggota DPC Medan akan melaporkan beliau. Penyidik Polda Sumut bisa memproses ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku karena menyangkut hajat hidup advokat," kata Mara.

Sedangkan, Dingin Pakpahan SH MH, selaku pelapor dari kalangan advokat millennial mengatakan sudah siap menuntut Hotman agar mempertanggung jawabkan perbuatannya.

" Kami di sini dari advokat yang berkumpul dan bernaung di bawah Peradi Medan Sumut. Di bawah pimpinan Otto Hasibuan. Kami advokat yang terusik hatinya, kecewa dan marah atas pernyataan-pernyataan saudara HPH yang sesat dan bohong, hoaks sehingga menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Kami didampingi senior kami akan melakukan pelaporan agar segera beliau diperiksa dan dituntut bila perlu disidangkan atas pernyataannya," katanya didampingi Judika Atma Togi sebagai saksi.

Sebelumnya Hotman Paris dalam pernyataannya Minggu (24/2/2022) membantah ada kalimat Peradi tidak sah. "Saya tidak pernah memakai kalimat 'Peradi tidak sah'," kata Hotman.

Hotman mengatakan ia hanya menyampaikan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Salah satu amarnya adalah menyatakan batal dan atau tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor: KEP. 104/PERADI/DPN/IX/2019 tanggal 4 September 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar.

Sebelumnya Hotman memutuskan untuk keluar dari Peradi yang dipimpin oleh Otto Hasibuan. Terdapat sejumlah alasan yang melatarbelakangi, salah satunya soal Otto kembali menjabat sebagai Ketua Peradi untuk ketiga kalinya.