Medan, IDN Times - Gubernur Sumatra Utara Muhammad Bobby Afif Nasution kembali menyoroti rancangan anggaran yang dinilainya janggal dan tidak relevan di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Mulai dari pembelian tusuk gigi hingga pengadaan busi racing.
Bobby mengingatkan agar perencanaan anggaran lebih rasional dan selaras dengan kebutuhan masyarakat. Hal itu disampaikan Bobby dalam pidatonya pada Musrenbang RPJMD 2025–2029 dan RKPD 2026 Provinsi Sumatera Utara.
Dalam forum perencanaan pembangunan yang digelar di Aula Raja Inal Siregar, Gubernur Bobby mengungkap temuan anggaran janggal, salah satunya di Dinas Sosial yang mencantumkan pembelian dan pembagian busi racing.
“Untuk OPD jangan buat anggaran yang aneh-aneh lagi. Tusuk gigi, busi racing, ada busi racing, di Dinas apa ya pak?, Dinas Sosial,” sebut Bobby Nasution.
“Dinas sosial bagi busi racing, mau balapan?. Pantasan banyak balapan liar. Aduh, cukup,” tutur mantan Wali Kota Medan itu.
Temuan ini menuai sorotan karena dinilai tidak relevan dengan fungsi dan tugas Dinas Sosial. Bobby mengingatkan agar setiap anggaran difokuskan pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Tak hanya busi racing, Bobby juga menyoroti anggaran pembangunan videotron yang disertai dengan pembiayaan perjalanan dinas. Menurutnya, alasan perjalanan tersebut tidak masuk akal dan berpotensi menjadi temuan hukum.
“Mau buat videotron ada perjalanan dinasnya. Mau ngecek dulu dari mana caranya, ada perjalanan dinasnya. Hilangi gitu-gitu, gawat kita pak. Ada pak Kajati, gawat kita nanti, didengar pak Kajati nanti,” jelas Bobby Nasution.
Ia pun mengingatkan para kepala OPD agar tidak menyusun anggaran fiktif yang bisa menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Menanggapi berbagai temuan anggaran janggal, Bobby Nasution meminta seluruh OPD menyusun program yang berdampak dan mendukung arah kebijakan pembangunan lima tahun ke depan.
“Buat yang bagus-bagus saja, programnya dukung lah kami. Nanti kami yang capek, atau kalian yang capek nanti,” ucap Bobby Nasution.
Sebagai pemimpin daerah, ia menginginkan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan APBD. Ia pun mengingatkan agar belanja pemerintah diarahkan ke hal-hal yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, bukan untuk keperluan yang tidak relevan.