Di Sumut Boleh Pulang Kampung, Tapi Ada Syaratnya

Larangan mudik kembali ditegaskan Kepala Dinas Perhubungan Sumatera Utara Abdul Haris Lubis. Namun pertanyaan soal pulang kampung, seperti diksi yang dipakai Presiden Joko Widodo ternyata diperbolehkan.

"Nah kalau yang dimaksudkan, kita membahas antara pulang kampung dan mudik. Kalau adalah sebagaimana persepsi dan penjelasan yang disampaikan Bapak Presiden, maka pulang kampung boleh. Tapi syaratnya harus ada rapid test dan menunjukkan keterangan bahwa yang bersangkutan memang pulang kampung. Artinya dia bekerja di Medan, tetapi keluarganya ada di kampung dan pekerjaan di Medan sudah tidak ada, tentu sudah kena PHK, seperti itu yang bisa saya sampaikan," kata Kepala Dinas Perhubungan Sumut, Abdul Haris Lubis, dalam keterangan pers online yang disampaikan di ruang Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) COVID-19, Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Senin (11/5).

Kata Haris, pihaknya memberikan batasan bagi warga yang akan bepergian keluar kota. Yang bisa bepergian harus menunjukkan beberapa persyaratan khusus kepada petugas di lapangan.

Perjalanan jauh atau antara kota antar provinsi tidak diperbolehkan, kecuali untuk orang tertentu. dan dengan kriteria yang jelas, seperti petugas pengantar logistik kesehatan, petugas kesehatan atau yang bertujuan terkait penanganan COVID-19.

“Jika ada orang tertentu yang ingin melakukan perjalanan jauh atau pulang kampung, maka yang bersangkutenai uransaan harus bisa menunjukkan identitas dan kepentingannya. Syaratnya adalah harus bebas Covid-19, dibuktikan dengan rapid test dan swab dari RS rujukan pemerintah. Kemudian harus mendapat izin atau pemberitahuan dari pemerintah setempat,” jelasnya.

Selain itu, syarat supaya bisa bepergian, warga harus menunjukkan keterangan mengenai urusannya di luar kota.

Ternyata, para pelanggar aturan bisa dikenakan berbagai sanksi. Salah satunya adalah dikembalikan ke daerah asal.

Haris menjabarkan jika saat ini hanya 15 persen moda transportasi yang beroperasi. Dishub Sumut juga telah berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dan pihak terkait lainnya untuk menyepakati upaya yang bisa dilakukan guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dari sektor transportasi. Koordinasi di antaranya dilakukan dengan Otoritas Bandara, Syahbandar, PT Angkasapura, PT Pelindo, Organda, serta operator seperti BPTD, PT KAI, ASDP, PT PPSU dan perusahaan angkutan bus.

“Kita diskusi tentang bagaimana agar dapat kita pastikan semua, bahwa protokol kesehatan dan transportasi itu dilaksanakan. Karena kita ketahui bersama, simpul transportasi merupakan pusat konsentrasi penumpang yang tentunya berpotensi untuk penyebaran virus coro transna yang sangat tinggi,”pungkasnya