Medan, IDN Times - Hampir dua bulan Apin BK alias Jonni kabur pasca Polda Sumut menggerebek markas judi online miliknya di komplek Cemara Asri, Kabupaten Deli Serdang, 9 Agustus 2022 lalu. Sampai saat ini keberadaan Apin BK tidak diketahui.
Polisi terus memroses kasus itu. Penyelidikan dilakukan secara maraton untuk mengungkap kasus perjudian online yang dikendalikan Apin.
Ternyata, di Sumatra Utara Apin BK memiliki banyak aset. Subdit Fiskal, Moneter, dan Devisa (Fismondev) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumut kembali melakukan penyitaan aset Apin BK. Sebelumnya, mereka juga sudah menyita tujuh bangunan.
Aset-aset yang dimiliki Apin BK ini disinyalir merupakan hasil dari judi online yang dikendalikannya. Teranyar, ada lima aset yang disita Polda Sumut.
Total ada 5 aset yang telah disita, di antaranya berada di lokasi Jalan Pinus Raya sudut Jalan Cemara, Jalan Danau Singkarak, Jalan Airlangga, Jalan Merbau, dan yang terakhir berada di Jalan Jamin Ginting Komplek Ruko Royal Sumatera.
Penyitaan aset ini setelah terbitnya surat penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri Medan kelas IA Khusus nomor : 3254 dan 3255/pen.sit/2022/PN mdn tanggal 23 September 2022.
"Iya, hari ini Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara menyita aset milik J alias Apin BK. Ini disita terkait dengan perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkannya," ujar Kepala Bidang Humas Polda Sumut Komisaris Hadi Wahyudi, Jumat (7/10/2022).
Aset yang disita totalnya mencapai Rp21,6 miliar. “Sampai saat ini, J alias Apin BK masih dalam pencarian atau DPO,” ungkap Hadi.
Untuk diketahui, Apin BK berhasil kabur ke Singapura pada 9 Agustus 2022 siang. Tepat setelah penggerebekan dilakukan pada dinihari. Saat itu, penggerebekan dipimpin langsung oleh Kapolda Irjen Panca Putra Panjaitan.
Selain Apin BK, penyidik juga menetapkan anak buahnya Niko Prasetia sebagai pimpinan operator judi online. Berkas perkara Niko sudah dilimpahkan ke Kejaksaan.
Untuk Apin BK, polisi terus memburunya. Polda Sumut juga sudah berkoordinasi dengan Bareskrim dan Divhubinter untuk mengeluarkan Red Notice.
Polda Sumut menelusuri aliran dana judi online itu. Mereka bekerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).