Badko HMI Sumut Sebut Wacana People Power Saat Ini Sarat Politis

Ketua Umum Badko HMI Sumut Muhammad Alwi Hasbi Silalahi menjelaskan, akibat istilah people power yang santer belakangan, bisa memicu tensi politik kembali meningkat.

Harusnya, para elit politik bisa lebih bijak. Khususnya kelompok yang terus menyuarakan itu ketika tidak puas dengan hasil pemilu.

"Seharusnya kalau tidak puas kan sudah ada salurannya. Jangan misalnya menggunakan istilah people power yang terkesan tidak berlandasan," kata Hasbi disela diskusi, Rabu (15/5) malam.

Menurut Hasbi, ada kesalahan pemahaman dalam memaknai people power. Harusnya people power itu dilakukan ketika ada sesuatu yang mengancam kehidupan khalayak. Misalnya saja terjadi krisis moneter seperti pada era 1998.

"Kalau di 1998 baru bisa dikatakan sebagai people power. Masyarakat berang dengan kondisi rezim Soeharto yang dianggap tidak memberikan perubahan positif kepada masyarakat. Sehingga ada people power yang digawangi mahasiswa untuk meruntuhkan rezim saat itu. Kalau sekarang kan beda. Kondisi ekonominya pun tak seburuk dulu," ucap Hasbi.

Bagi HMI, harusnya gerakan people power itu untuk membuat kondisi bangsa menjadi lebih baik.

"Lebih baik kita membicarakan Ekonomi untuk kemajuan bangsa ini. Jadi harusnya lebih berpikir positif saja. jangan malah kita mengikuti gerakan people power yang berpotensi memecah belah," ujarnya.

Hasbi pun menyentil soal gerakan people power yang merebak sekarang ini. Bagi dia gerakan itu sarat politis.

"Pergerakan people power yang sekarang ini sarat kepentingan. Bukan karena kepentingan semua golongan," katanya.

Hasbi juga berharap semua kelompok masyarakat bisa bersabar menunggu hasil rekapitulasi KPU. Jangan sampai gerakan-gerakan yang ada malah merusak keharmonisan masyarakat.

"Kami mengajak masyarakat, berpikir positif. Bukan membuat negara ini rusuh. Kita tunggu saja tanggal 22 Mei," pungkasnya.