Aliansi Horas Halak Hita Desak Penutupan PT TPL dan Desak Kapolda Dicopot
- Aliansi Horas Halak Hita mendesak penutupan PT TPL karena menimbulkan konflik, kriminalisasi, dan pelanggaran HAM terhadap masyarakat adat di Tapanuli.
- Mereka juga menuntut pencopotan Kapolda Sumatera Utara karena gagal menciptakan kondisi aman dan diduga terlibat dalam tindakan represif terhadap masyarakat adat.
- Perjuangan mereka akan berlanjut hingga pemerintah pusat maupun daerah mengambil langkah nyata untuk menutup operasional PT TPL, menghentikan kriminalisasi terhadap masyarakat adat, dan mencopot Kapolda Sumatera Utara.
Medan, IDN Times – Aliansi Horas Halak Hita menggelar aksi demonstrasi di depan Hotel Grand City Hall, Medan, pada Jumat (3/10/2025). Lokasi aksi demo ini dilakukan disini karena diketahui adanya Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI bersama Komnas HAM, Kementerian Hukum dan HAM, Ephorus HKBP, kepala daerah sekitar Danau Toba, serta perwakilan masyarakat adat terkait konflik PT Toba Pulp Lestari (TPL), Jumat (3/10/2025).
1. Perusahaan ini dinilai sudah terlalu lama menimbulkan penderitaan bagi masyarakat adat
Puluhan massa yang tergabung dalam aliansi melakukan orasi dengan tuntutan utama yaitu menutup operasional PT TPL yang dinilai telah menimbulkan konflik, kriminalisasi, dan pelanggaran HAM terhadap masyarakat adat di kawasan Tapanuli dan sekitarnya.
“Kami datang untuk mendukung penuh pemerintah, DPR, Ephorus HKBP, Komnas HAM, serta seluruh elemen terkait agar segera mengambil langkah tegas menutup PT TPL. Perusahaan ini sudah terlalu lama menimbulkan penderitaan bagi masyarakat adat di tanah leluhur mereka,” ujar Andreas Sitompul, Koordinator Aksi Aliansi Horas Halak Hita.
2. Massa minta Kapolda Sumut dicopot karena diduga terlibat dalam berbagai tindakan represif terhadap masyarakat adat
Selain mendesak penutupan PT TPL, Aliansi Horas Halak Hita juga menuntut pencopotan Kapolda Sumatera Utara. Menurut mereka, aparat kepolisian gagal menciptakan kondisi aman dan justru diduga terlibat dalam berbagai tindakan represif terhadap masyarakat adat.
“Banyak laporan menyebut bahwa sebagian besar komplotan yang melakukan kekerasan dan kriminalisasi terhadap masyarakat adat berasal dari pihak kepolisian. Hal ini tidak bisa dibiarkan, karena aparat seharusnya melindungi rakyat, bukan menjadi bagian dari penindasan,” tegas Andreas dalam orasinya.
3. Ada tiga poin tuntutan dari para massa
Aliansi Horas Halak Hita menegaskan bahwa perjuangan mereka akan terus berlanjut hingga pemerintah pusat maupun daerah mengambil langkah nyata.
Adapun tuntutan dari para massa aksi adalah menutup operasional PT Toba Pulp Lestari, menghentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap masyarakat adat, mencopot Kapolda Sumatera Utara yang dinilai gagal menjaga keamanan dan netralitas aparat.
Dengan aksi ini, massa berharap forum resmi RDP yang digelar hari ini dapat menghasilkan keputusan konkret yang berpihak pada masyarakat adat dan menjaga kelestarian Danau Toba beserta kawasan sekitarnya.
