Sebanyak 500 Ton Bantuan untuk Aceh Tertahan di Malaysia, Ada Apa?
Aceh Tamiang, IDN Times - Komite Peralihan Aceh (KPA) Luwa Nanggroe menyebutkan lebih kurang 500 ton bantuan logistik untuk korban banjir bandang dan tanah longsor tidak bisa masuk ke Indonesia. Bantuan dari Malaysia tersebut masih di Negeri Jiran.
Pernyataan itu diungkapkan atau yang lebih dikenal sebagai Ketua KPA Luwa Nanggroe, T Emi Syamsyumi alias Abu Salam beserta sejumlah tokoh asal Tanah Rencong di Malaysia.
"500 ton bantuan logistik dari saudara-saudara mereka di Malaysia masih terkunci, tertahan, terjebak di 20 titik pengumpulan di Negeri Jiran," kata Abu Salam, Selasa (20/1/2026).
Penasehat Khusus Gubernur Aceh Bidang Investasi dan Hubungan Luar Negeri itu mengatakan, masyarakat masih menunggu bantuan yang layak hingga hari ke-55 pascabencana.
Sementara, menurut dia, pemerintah pusat masih berdebat soal istilah penanganan bencana berupa prioritas nasional atau bencana nasional.
1. Bantuan logistik sudah tertahan sejak Desember 2025
Pemerintah pusat, kata Abu Salam, belum merespons terkait alokasi bantuan dari Malaysia tersebut. Padahal, bantuan logistik dari luar negeri itu sudah tertahan sejak Desember 2025.
"Hari ini banyak wilayah masih terisolir dan belum mendapat bantuan yang layak. Proses rekonstruksi pemerintah pusat terlalu banyak seremonial," ujar Abu Salam.
Abu Salam mengaku bantuan tersebut hanya tinggal menunggu kepastian izin dari pemerintahan pusat untuk pengiriman. Barang-barang itu tersebar di 20 titik di Malaysia.
"Bantuan itu bukan sekadar karung beras atau mie instan. Itu adalah harapan," kata Ketua KPA Luwa Nanggroe itu.
"Itu adalah solidaritas dari saudara sedarah yang rela mengumpulkan rezeki mereka, dari Kuala Lumpur hingga Seremban, dari seluruh negeri Malaysia, untuk menyelamatkan keluarga mereka yang tenggelam di tanah kelahiran," imbuhnya.
2. Tagih janji pemerintah pusat
Ketua Sabena Komuniti Aceh Malaysia, Saiful Bahri, mengajak seluruh masyarakat untuk terus menunggu dan berdoa agar Presiden Prabowo Subiarto dapat mempertimbangkan untuk mengubah status bencana di Tanah Rencong menjadi Status Bencana Nasional.
"Bantuan yang terkumpul ini ada sekitar 500 hingga 600 ton. Barang ini semua terkumpul dari seluruh masyarakat Aceh yang tersebar di Malaysia. Dan ini sudah terkumpul sejak tanggal 17 Desember 2025 lepas," kata Saiful Bahri.
Dia mengatakan, bantuan tersebut tidak boleh terlalu lama disimpan karena banyak bahan makanan seperti beras dan bahan pokok lainnya yang memiliki masa simpan terbatas. Nilai barang mencapai puluhan miliar rupiah.
"Pak Tito juga menyampaikan akan dikirim kapal dalam segera. Tapi sampai saat ini hampir satu bulan belum ada satu pun ruang untuk kami mengirim barang ini," ujarnya.
"Nilai barang ini kan besar, sampai puluhan miliar, jadi kami harap ada solusi terkait ini. Pemerintah jangan hanya berjanji-janji saja," imbuhnya.
3. Satgas tanpa solusi
Dia menyampaikan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, berjanji untuk mengirimkan kapal mengangkut bantuan dari Malaysia ke Aceh diucapkan hampir sebulan lalu. Hingga detik ini, kata Saiful Bahri, kapal itu tidak pernah ada.
"Yang ada hanya rapat koordinasi, pembentukan satuan tugas, dan verifikasi data yang tidak pernah menyelesaikan masalah di lapangan," kata Saiful Bahri.
"Tito bahkan baru saja memberikan waktu tiga hari untuk verifikasi data rumah rusak akibat bencana Aceh," ucapnya.
