4 Terdakwa Pengemplang Dana KIP Univa Labuhanbatu Segera Disidang

Yos menjelaskan, kasus yang menjerat para terdakwa adalah dugan korupsi bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada 233 mahasiswa Univa Labuhanbatu pada anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI anggaran 2021-2022. Masing-masing mahasiswa penerima manfaat mendapat Rp7,2 juta.

"Seperti kita ketahui KIP adalah program bantuan sosial yang diluncurkan oleh Pemerintah Joko Widodo dengan tujuan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di Indonesia," kata Yos.

Setiap semester, lanjut Yos per mahasiswa mendapatkan biaya pendidikan sebesar Rp 2,4 juta biaya hidup sebesar Rp 4,8 juta yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kemendikbud kemudian mentransfer biaya pendidikan ke rekening kampus Univa, sementara biaya hidup ditransfer ke rekening masing-masing mahasiswa.

"Biaya hidup mahasiswa sebesar Rp4,8 juta per mahasiswa untuk semester pertama tahun 2021, diduga telah dilakukan pungli oleh tersangka Wakil Rektor II Miftah Ar Razy dan pihak luar atau swasta atas sepengetahuan Wakil Rektor II yang bervariasi antara Rp 2,5 juta hingga Rp3,1 juta per mahasiswa," katanya.

Keempat terdakwa, tambah Yos dijerat dengan dakwaan Primair ; Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No 20 Tahun 2001 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Subsidair : Pasal 12 huruf e jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tehun 1999 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. Mereka terancam hukuman penjara di atas lima tahun.