Ketua dan Sekretaris PBSI Medan Diberhentikan, Ini Sebabnya

2. Periodeisasi yang diatur PBSI Medan untuk klub dianggap bisa rugikan atlet

Sementara Kabid Organisasi dan Kelembagaan, Tri Purnowidodo menjelaskan kronologis awal sanksi terhadap keduanya. Mulai dari administrasi surat menyurat hingga berujung pada rapat.  

"Kronologisnya mulai dari soal keabsahan 6 klub, mereka juga mempermasalahkan keabsahan surat Pengprov PBSI Sumut yang hanya ditandatangani Sekum dan sebagainya. Jadi kami Pengprov sudah lakukan bimbingan administrasi, validasi hingga klarifikasi, namun kami menilai mereka tidak kooperatif. Mereka juga menilai kami tidak mendukung pembinaan karena tidak memberi izin peminjaman Gor PBSI Sumut untuk kejurkot. Padahal digunakan untuk pemusatan atlet PON Sumut dan mereka tidak pernah minta izin," ucap Tri.

"Tapi paling fatal mereka adalah membuat program penerbitan surat atau SK klub dengan pembatasan periodesasi kepengurusan dari 2021-2023. Selain itu juga soal sekretariat bersama yang jelas-jelas melanggar AD/ART," kata Tri.

Kabid Keabsahan dan SI Pengprov PBSI Sumut, Supardi, menyangkan adanya periodesasi di SK klub yang dibuat oleh Pengkot PBSI Medan. Sebab itu dapat merugikan atlet-atlet.

"Akibatnya apa dengan adanya periodesasi SK klub ini? Tentu akan merugikan atlet, otomatis ID atlet itu akan hilang, ranking dan poin yang selama ini dikumpulkan atlet akan terhapus. Artinya atlet tersebut akan memulai dari nol lagi. Tentu ini sangat merugikan atlet dan itu adalah kesalahan yang fatal," tambah Supardi.