2. Selain pengaturan skor, money politic di kalangan ASN juga mencuat di Tapteng

Dame mengungkapkan bentuk kecurangan lain yang mereka temukan adalah dugaan money politic atau politik uang. Pelakunya diduga Aparatur Sipil Negara (ASN). Mereka membagikan uang kepada masyarakat.

"Cuma masyarakat nggak banyak mau melapor,  karena banyak  intimidasi. Baik dari kepala desa dan dari camat," ujarnya.

3. PDIP menduga ada ‘match fixing’ dalam pengisian C1

Bentuk kecurangan lainnya yang mereka identifikasi adalah soal formulir C1 yang ditulis tanpa membuka surat suara. "Jadi dia tinggal nulis sendiri skornya, mau berapa? match fixing juga ini, pengaturan skor juga," ujarnya.

"Kemudian bayangin saja, dalam C1 ada C1 yang (tempat) caleg itu memilih di dapilnya,  termasuk saksi dari partai lain pun (memillih) di Dapil itu. Tapi dibuat tidak memilih," tambahnya.

Pihaknya juga menyoroti soal formulir model DA-1 yang merupakan hasil rekapitulasi di setiap tingkatan. Banyak angka yang berubah. Di Kecamatan Barus, DA-1 caleg dari banyak partai lain juga berubah menjadi nol. Pihaknya mengusulkan agar dilakukan PSU di semua TPS di Tapteng.

“Jadi KPPS-nya itu takut nih, nggak paham aturan, jadi mereka cuma tahu yang penting target suara sekian," ujar Dame

4. Klarifikasi NasDem soal tudingan ‘pengaturan skor’

Ketua DPW NasDem Sumut Iskandar langsung membantah tudingan dari PDIP. Untuk diketahui, NasDem dan PDIP merupakan koalisi untuk memenangkan pasangan Joko Widodo – Ma’ruf Amin.

Perolehan suara untuk NasDem adalah bukti dari kecintaan masyarakat kepada partai yang dipimpin oleh Surya Paloh itu. Itu juga terbukti dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 6 TPS. Suara NasDem tetap unggul.

“Kita nggak (curang). Kita berjalan dengan profesional saja. Bisa kita buktikan ternyata setelah PSU, Nasdem juga memimpin. Mungkin masyarakat di Tapteng lebih mencintai Nasdem," ujar Iskandar.

Meskipun begitu, Iskandar menghargai para  caleg PDIP yang melapor ke Bawaslu untuk PSU.

"Saya rasa, jangan pula ada beberapa TPS yang dicurigai, dilakukan PSU seluruhnya (se-kabupaten), dari situ kan, bisa kita lihat, TPS yang dicurigai hasilnya juga tak jauh berbeda," ujar Iskandar .

5. PDIP juga laporkan Bupati Tapteng karena diduga terlibat dalam kecurangan

PDIP juga melaporkan Bupati Tapteng Bachtiar Ahmad Sibarani. Karena sang Bupati memang diduga kuat terlibat dalam kecurangan itu.  

" Ada juga caleg dari PDIP yang melaporkan bupati, (namanya) Caleg Roder, (Bupati) dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan (kecurangan) TSM," ujar Dame.

Melihat kondisi ini juga, PDIP mendorong Bawaslu untuk merekomendasikan pemilihan ulang di seluruh TPS sekabupaten Tapteng, karena disinyalir kuat telah terjadi kecurangan TSM

"Sekali lagi, apa yang kita lakukan bukan semata mata untuk PDIP perjuangan, tetapi karena  suara rakyat dan hak rakyat yang dirampas disana, kita tidak mau ada ancaman dan intimidasi itu," ujarnya

6. Bawaslu masih pelajari laporan dari PDIP

Ketua Bawaslu Sumut Syafrida Rachmawaty Rasahan yang dikonfirmasi juga membenarkan soal laporan dari PDIP. Jumlahnya ada 20 laporan. Termasuk soal laporan yang berkaitan dengan Bupati Tapteng hingga kepala dinas.

“Kita masih meminta pelapor untuk melengkapi berkasnya. Nanti perkembangan terbaru langsung saya kabari. Mereka memang bilang, ada dugaan kecurangan. Baik melibatkan KPPS, penyelenggara lah dalam hal ini,” ujar Syafrida, Senin (29/4).

Laporan yang disampaikan PDIP adalah dugaan pelanggaran TSM.

“Jadi dugaan kuatnya melibatkan aparatur pemerintah dan penyelanggara,” ujarnya.

7. Ada 27 laporan lain terkait dugaan kecurangan di Tapteng

IDN Times/Prayugo Utomo

Syafrida juga menjelaskan , pihaknya juga menerima 27 laporan dugaan kecurangan Pemilu di Tapteng. Laporan itu dilayangkan oleh sejumlah Parpol lainnya. Laporannya juga senada terkait kecurangan TSM.

“Kami nanti hanya memberikan rekomendasi. Karena, kalau dugaan TSM itu nanti yang menyidangkan Bawaslu RI,” pungkasnya.

Baca Juga: 1640 Pemilih akan Mengikuti Pemungutan Suara Ulang di Tapteng