2. Kaki harimau terluka karena jerat

Harimau Sumatra Citra Kartini saat berada di Sanctuary Harimau Barumun, Paluta, Sumut. (Saddam Husein for IDN Times)

Setelah terjerat, warga kemudian melapor ke pihak pemerintah desa dan kecamatan. Laporan itu dilanjutkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) setempat.

Warga juga takut mendekati lokasi. Mereka khawatir jika harimau terlepas dari jerat dan menyerang.

Setelah BKSDA datang, mereka kemudian melakukan pembiusan. Harimau itu kemudian dipindahkan ke kandang angkut yang dibawa.

“Setelah dicek di kakinya ada luka. Karena terjerat itu,” ungkap Muslih.

3. Kemunculan harimau sudah sering terjadi di Kecamatan Tambangan

Ilustrasi - Dewi Siundol, harimau sumatra korban konflik di Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padanglawas kini menjalani rehabilitasi di Sanctuary Harimau Barumun. (Prayugo Utomo/IDN Times)

Harimau yang terjerat, kata Muslih dibawa ke BKSDA Padangsidimpuan. Kata dia, pihak BKSDA akan menyembuhkan luka di kaki harimau yang diperkirakan berusia remaja itu.

Bukan kali ini saja kemunculan harimau terjadi di Desa Pastapjulu. Ini adalah kali ketiga dalam beberapa bulan terakhir. Mulai dari Oktober 2022, Februari 2023 dan Maret 2023.

Tidak hanya di Pastapjulu, kemunculan harimau juga terjadi di sejumlah desa di Kecamatan Tambangan. Mulai dari Desa Tambangantongah, Panjaringan dan Rawraw Dolok. Harimau muncul di perkebunan yang lokasinya tidak jauh dari pemukiman.

“Kalau yang ini jaraknya sekitar satu kilometer dari pemukiman,” ungkapnya.

Pasca evakuasi harimau di Pastapjulu, pihak kecamatan sudah mengizinkan warga beraktifitas. Namun, jika ingin beraktifitas, Muslih mengimbau agar masyarakat tidak sendirian. Dia khawatir masih ada individu lainnya di lokasi tersebut.

Sampai saat ini belum ada informasi resmi dari BKSDA ihwal evakuasi harimau tersebut. Kepala Bidang KSDA Wilayah III Padangsidimpuan Hermanto Siallagan yang dikonfirmasi mengatakan, masih menunggu arahan dari pimpinan terkait penyebaran informasi evakuasi harimau tersebut.

4. Butuh penguatan upaya mitigasi konflik di tengah masyarakat

Petugas BBKSDA Riau berusaha membuka sling jeretan dari kaki Harimau Sumatera (Panthera Tigris Sumatrae) yang mati terjerat saat akan dilakukan nekropsi di Kantor BBKSDA Riau di Pekanbaru, Riau, Minggu (17/10/2021). Harimau Sumatera berjenis kelamin betina ini ditemukan mati dengan kaki terjerat di Desa Tanjung Leban, Kabupaten Bengkalis. (ANTARA FOTO/Rony Muharrman)

Konflik harimau dan manusia yang terjadi di Mandailingnatal menjadi sorotan Voice of Forest (VoF). Founder VoF Bim Harahap mengatakan penanganan konflik harus mengutamakan upaya mitigasi. Sehingga perlu penyadartahuan kepada masyarakat tentang langkah mitigasi.

Ketidaktahuan terkait upaya mitigasi seringkali berujung pada tindakan yang tidak diinginkan.

"Problem utama yang sering terjadi adalah minimnya pengetahuan tentang tindakan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat saat satwa liar memasuki perkebunan atau pemukiman warga, terutama contact person otoritas terkait,"

Kemudian, dia juga mendorong soal respon cepat dari otoritas terkait penanganan konflik. Sehingga ada kepastian keamanan baik untuk masyarakat dan satwa.

“Beberapa kasus konflik satwa liar terjadi hingga menyebabkan kematian satwa, ataupun korban masyarakat kerap disebabkan adanya jeda penanganan yang mempengaruhi psikologis warga,” katanya.

5. Aksi kolaboratif multipihak harus terus didorong

Polisi hutan bersama masyarakat rutin melakukan patroli di kawasan Taman Nasional Batang Gadis (TNBG), Kabupaten Mandailinatal. Pelibatan masyarakat dalam perlindungan hutan dinilai cukup efektif untuk mengurangi tekanan terhadap kawasan hutan. (IDN Times/Prayugo Utomo)

Salah satu penyebab konflik satwa adalah laju kerusakan habitat yang masih terus terjadi. Degradasi hutan akibat aktifitas manusia dinilai belum menjadi sorotan penting dalam upaya mitigasi konflik.

Bim berpendapat, harus ada langkah tegas dalam menindak para perusak hutan yang menjadi habitat harimau. “Otoritas terkait harus menegakkan regulasi yang ada untuk perlindungan habitat,” ungkapnya.

VoF juga mendorong peran pemerintah daerah dalam upaya penanganan konflik. Masing-masing pemangku kebijakan harus mengambil langkah strategis dalam penanganan konflik.

“Jika ditarik lebih jauh, untuk level provinsi saja kita belum juga memiliki satuan tugas mitigasi konflik satwa liar,” imbuhnya.

Baca Juga: Dekranasda Belu NTT Promosi Tenun Hampir Punah di Medan