2. Amin juga heran kenapa hasil kajian malah dipidanakan

Logo organisasi KontraS (www.kontras.org)

KontraS Sumut juga  heran dengan kasus yang  dituduhkan kepada Fatia dan Haris. Lantaran, yang diadukan itu pernyataan Fatia dan Haris dalam siniar (podcast) mereka tentang Luhut. Pernyataan yang disampaikan juga merupakan hasil kajian mendalam sejumlah organisasi masyarakat sipil terkait kajian di Papua.

“Masa hasil kajian pun dipidanakan. Ada-ada saja,” tukas Amin.

Pelaporan Luhut atas Fatia dan Haris, lanjut Amin akan menjadi preseden buruk pada negara yang menganut demokrasi. Ke depan, bisa saja orang takut melakukan kajian kritis karena terancam  dibui.

3. Fatia dan Haris menolak dijemput, pilih datang sendiri

Menko Marves, Luhut Pandjaitan (kiri) dan Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar (kanan) (Dokumentasi Kemenko Marves/ANTARA FOTO)

Soal penjemputan oleh polisi juga dikonfirmasi oleh pengacara Haris, Nurkholis Hidayat. Nurkholis juga mempertanyakan upaya penjemputan paksa ini. Sebab, baik Haris maupun Fatia, masih berstatus saksi.

Namun, Haris dan Fatia menolak saat dijemput polisi untuk dibawa ke Polda Metro Jaya. Keduanya mengaku akan mengunjungi Polda Metro Jaya hari ini pukul 11.00 WIB.

“Sementara ada satu mobil polisi yang standby mengikuti. Dengan ini mengundang rekan-rekan untuk meliput kedatangan dan proses pemeriksaan Fatia. Juga dengan ini kami memohon dukungan agar upaya kriminalisasi ini bisa berhenti,” ujar Nurkholis.

Namun, polisi belum memberikan keterangan tentang penjemputan paksa tersebut. IDN Times sudah menghubungi Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan, tapi belum mendapatkan respons.

Haris dan Fatia sebelumnya membahas mengenai dugaan keterlibatan Luhut melalui perusahaannya, Tobacom Del Mandiri, di akun YouTube Haris. Video berdurasi 26 menit dan 51 detik itu diunggah pada 20 Agustus 2021 dengan judul "Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya! Jenderal BIN Juga Ada!".

Dugaan keterlibatan Luhut dalam konsesi aktivitas penambangan di Blok Wabu dikutip Haris dari riset yang dilakukan sejumlah organisasi mulai dari WALHI, JATAM, YLBHI, hingga Pusaka. Salah satu temuan dari riset tersebut adalah adanya rencana untuk mengeksploitasi emas yang berada di Blok Wabu. Rencana tersebut sudah menuai penolakan dari warga setempat karena bertentangan dengan hak kepemilikan ulayat warga.

Di dalam diskusi itu, Fatia menyebut, selain BUMN Mining Industry Indonesia (MIND ID) yang memegang hak konsesi, juga ada PT Freeport Indonesia dan Tobacom Del Mandiri. Perusahaan terakhir yang disebut merupakan anak perusahaan dari Toba Sejahtera Group.

"Direktur Tobacom Del Mandiri adalah purnawirawan TNI, namanya Paulus Prananto. Saham Toba Sejahtera Group juga dimiliki oleh salah satu pejabat yaitu Luhut Binsar Pandjaitan, Lord Luhut. Jadi, bisa dikatakan Lord Luhut bermain dalam aktivitas pertambangan di Papua," kata Fatia di tayangan video tersebut.

Baca Juga: KontraS: Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti Dijemput Paksa Polisi