2. Kegiatan penyitaan disebut evakuasi

Sejumlah satwa dilindungi disita Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumut dari rumah Bupati Nonaktif Langkat Terbit Rencana Peranginangin (Dok. Istimewa)

Siaran pers dari BBKSDA Sumut baru dikirimkan Rabu siang. Rilis BBKSDA Sumut diberi judul “PENYELAMATAN SATWA LIAR DILINDUNGI DARI KABUPATEN LANGKAT”. Dalam keterangannya, BBKSDA Sumut menyebut kegiatan penyitaan itu dengan sebutan evakuasi.

“Kegiatan penyelamatan berupa evakuasi didasarkan atas informasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tentang ditemukan adanya satwa liar yang dilindungi di rumah pribadi Bupati Langkat non aktif TRP di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat,” tulis BBKSDA dalam keterangannya.

Awak media pun kembali mempertanyakan apa alasan BBKSDA menyebut kegiatan itu dengan evakuasi. Karena secara pengertian, sudah jauh berbeda. Sayang, pertanyaan itu terkesan diabaikan oleh BBKSDA.

3. BBKSDA tidak tahu selama ini ada satwa dilindungi di rumah Terbit Rencana

Sejumlah satwa dilindungi disita Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumut dari rumah Bupati Nonaktif Langkat Terbit Rencana Peranginangin (Dok. Istimewa)

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala BBKSDA Sumut Irzal Azhar mengatakan, jika pihaknya selama ini tidak mengetahui soal keberadaan Orangutan dan satwa dilindungi lainnya di dalam rumah bupati yang kena Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK itu.

“Selama ini BBKSDA tidak tahu ada satwa dilindungi di sana,” kata Irzal.

Dalam keterangan tertulisnya BBKSDA menjelaskan, jika operasi penyitaan dilakukan berdasarkan informasi KPK.

“KLHK melalui Balai Besar KSDA Sumatera Utara berkoordinasi dengan penyidik KPK yang berada di lokasi dan setelah disepakati dapat mengevakuasi satwa-satwa tersebut,” sebut Irzal.

BBKSDA menggandeng Yayasan Orangutan Sumatera Lestari - Orangutan Information Center (YOSL-OIC) untuk melakukan penyitaan.

4. Informasi yang beredar, sudah dua tahun Orangutan itu dipelihara Terbit, diduga hasil perdagangan ilegal

Sejumlah satwa dilindungi disita Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumut dari rumah Bupati Nonaktif Langkat Terbit Rencana Peranginangin (Dok. Istimewa)

Orangutan hasil sitaan dibawa ke Pusat Karantina dan Rehabilitasi Orangutan Batumbelin, Sibolangit. Orangutan jantan itu dalam keadaan sehat.

Sedangkan untuk satwa Monyet Hitam Sulawesi, Elang Brontok, Jalak Bali dan Beo dibawa ke Pusat Penyelamatan Satwa (PPS) Sibolangit.

Kabar yang beredar, Orangutan itu sudah dipelihara Terbit selama dua tahun. Bahkan kuat dugaan, satwa itu adalah hasil perdagangan ilegal. Namun informasi lainnya menyebut jika satwa itu adalah hasil pemberian orang kepada Terbit. Terkait hal ini, pihak BBKSDA Sumut belum memberikan jawaban pasti. Irzal hanya menjawab dengan singkat.

“Perlu pendalaman,” kata Irzal.

5. Terbit Rencana tersandung tiga kasus

Bupati Langkat Terbit Rencana PA (IDN Times/ istimewa)

Bupati Kabupaten Langkat, Sumatra Utara, Terbit Rencana Perangin Angin (TRP), ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji.

Selain Terbit Rencana, KPK menetapkan empat tersangka lain. Mereka adalah Muara Perangin Angin selaku swasta (pemberi suap), Iskandar PA selaku Kepala Desa Balai Kasih (penerima suap), Marcos Surya Abadi selaku kontraktor (penerima suap), Shuhanda Citra selaku kontraktor (penerima suap), Isfi Syahfitra selaku Kontraktor (penerima suap).

Selain itu, polisi dan Komnas HAM juga tengah menyelidiki dugaan kasus perbudakan orang di rumah Terbit Rencana. Di sana ditemukan kerangkeng berisi manusia. Belakangan, kerangkeng itu disebut untuk tempat rehabilitasi para pecandu narkoba. Namun temuan Polda Sumut menunjukkan para pecandu yang dianggap sembuh kemudian dipekerjakan di pabrik kelapa sawit milik Terbit. Mereka juga tidak digaji. Temuan Migrant Care menunjukkan, ada orang di dalam kerangkeng yang ditemukan dalam keadaan lebam diduga korban penyiksaan.

Teranyar, Terbit terjerat dalam kasus dugaan memelihara satwa dilindungi. Proses hukum terkait satwa liar dilimpahkan ke Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum (Gakkum) Wilayah Sumatra.

Dalam kasus satwa liar, Terbit terancam dijerat dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi. Dia terancam dengan penjara maksmal lima tahun dan denda paling banyak Rp100 juta.

Baca Juga: Mengaku Direhab, Ini Kata Penghuni Kerangkeng di Rumah Bupati Langkat