ANAK NKRI Desak Gubernur Edy Nyatakan Sikap Tolak Omnibus Law
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menemui massa ANAK NKRI yang berunjuk rasa menolak Omnibus Law, Selasa (13/10/2020). (IDN Times/Prayugo Utomo)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Medan, IDN Times – Gelombang unjuk rasa kembali terjadi di Sumatra Utara, Selasa (13/10). Massa dari Aliansi Nasional Anti Komunis Negara Kesatuan Republik Indonesia (ANAK NKRI) mendatangi Kantor Gubernur Sumatra Utara.
Mereka mendesak Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menyatakan sikap menolak Omnibus Law. Massa berjumlah ratusan orang.
Koordinator ANAK NKRI Sumut Tumpal Panggabean mengatakan, sikap gubernur sangat penting agar mengetahui apakah masih berpihak kepada rakyatnya.
“Kita kan ingin melihat gubernur umat ini,gubernur rakyat ini, apakah pada saat seperti situasi ini bagaimana responnya,” ujar Tumpal.
1. Jika Gubernur tidak menyampaikan sikap tegas, maka akan menjadi pertanyaan di tengah masyarakat
Massa ANAK NKRI berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumatra Utara menolak pengesahan Omnibus Law, Selasa (13/10/2020). (IDN Times/Prayugo Utomo)Tumpal berharap Edy Rahmayadi bisa memberikan sikap yang tegas. Seperti yang dilakukan kepala daerah di berbagai tempat. Keberpihakan pemimpin daerah sangat diperlukan di tengah tensi penolakan Omnibus Law yang semakin menguat belakangan.
“Kalau Gubernur tidak menyampaikan sikap dengan tegas tetntu menjadi tanda tanya bagi rakyat. Biar rakyat yang melihat, biar buruh yang menilai seperti apa sikapnya. Gubernur-gubernur lain kan sudah menyampaikan sikap. Jelas semua sikapnya dan tegas menolak,” ujarnya.
Baca Juga: Demo Omnibus Law Ricuh, Jurnalis di Medan Dipaksa Hapus Foto Kekerasan
2. Tumpal juga mempertanyakan soal Pokja yang akan dibentuk untuk membahas Omnibus Law
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menemui massa ANAK NKRI yang berunjuk rasa menolak pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja, Selasa (13/10/2020)Sebelumnya, Edy Rahmayadi mengatakan akan membentuk Kelompok Kerja (Pokja) yang berisi akademisi, pemerintah dan kalangan buruh untuk membahas Omnibus Law Cipta Kerja. Namun, Pokja ini masih dipertanyakan kenapa baru akan dibentuk.
“Kenapa nggak dari awal dilakukan pengkajian. Jadi pada saat buruh datang dia sudah bisa jawab dengan tegas dan lugas. Bukan masih mau bentuk tim baru dikaji baru disampaikan hasilnya. Selama ini kemana,” ujarnya.
Penolakan Omnibus Law, kata Tumpal, harus dilakukan Edy Rahmayadi. Lantaran, berbagai organisasi besar seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, MUI dan lainnya sudah menyatakan sikap tegas.
Tumpal juga menyesalkan soal langkah pemerintah yang dinilai abai dengan kondisi saat ini. Di tengah gelombang unjuk rasa dan kericuhan, pemerintah masih saja diam dan belum menunjukkan langkah konkret supaya masyarakat bisa paham.
“Harusnya bisa dengan mudah Presiden keluarkan Perppu. Lalu ajak seluruh stakeholder untuk membahas ini. Ini kan bisa diselesaikan di atas meja. Kenapa tidak dilakukan. Makanya gelombang ini susah diberhentikan sepanjang narasi yang dikeluarkan pemerintah tidak berpihak kepada rakyat,” tukasnya.
3. Edy Rahmayadi: Kalau saya diarahkan ngomong soal Omnibus Law, tak ada yang bisa saya bilang
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menemui massa ANAK NKRI yang berunjuk rasa menolak pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja, Selasa (13/10/2020)Massa yang menunggu akhirnya ditemui Edy Rahmayadi selepas salat Ashar. Edy tidak menyampaikan sikapnya di atas podium.
“Kalau saya diarahkan ngomong soal Omnibus Law, tak ada yang bisa saya bilang. Karena dari dua hari lalu, dicari barang itu tidak ada. Orang ribut semua kesana kesini, tapi barangnya gak ada. Untuk itu, nanti setelah ada baru kita diskusikan,” ujarnya.
Hasil diskusi dan pembahasan Pokja nantinya akan diserahkan ke presiden. “Percayakan sama saya, tidak ada rakyat yang disengsarakan oleh siapapun, terkhusus Sumatra Utara,” pungkasnya.
Setelah Edy Rahmayadi turun, massa pun perlahan membubarkan diri. Mereka kembali berkonvoi ke Masjid Raya Al Mashun.
Baca Juga: Pelempar Viral dari Atas DPRD Medan Ternyata Sekuriti, Motifnya Dendam
