Menko Hadi Ungkap 4 Provinsi di Sumatra Paling Rawan di Pilkada 2024
![Menko Hadi Ungkap 4 Provinsi di Sumatra Paling Rawan di Pilkada 2024](https://cdn.idntimes.com/content-images/post/20240709/whatsapp-image-2024-07-09-at-232126-0b258df4c1f3dd31613f668c95b47780_600x400.jpeg)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Medan, IDN Times- Menteri Koordinator (Menko) Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Hadi Tjahjanto meminta Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dapat dioptimalkan untuk meminimalisir tindak pidana pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 pada 27 November 2024 mendatang.
"Titik berat Gakkumdu adalah pencegahan. Potensi-potensi konflik sudah kita lihat di mana saja. Baik konfliknya itu akibat dari penyelenggara atau konflik itu berasal dari partisipasi," kata Hadi saat memimpin Rapat Kolaborasi Sentra Gakkumdu bertajuk Mewujudkan Pilkada yang Jujur dan Adil Se-Wilayah Sumatera Selasa (9/7/2024) di Medan.
1. Empat daerah rawan menurut IKP
Pada kesempatan itu Hadi juga mengungkap provinsi di Sumatra dengan tingkat kerawanan pemilu yang tinggi berdasar Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang diterbitkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk seluruh provinsi di Indonesia.
Pertama adalah Sumatra Barat yang masuk urutan 2 IKP. Kemudian Jambi di urutan 3 IKP, Bengkulu peringkat 5 IKP dan Kepulauan Riau peringkat 8 IKP.
"Anggota sentra Gakkumdu bisa memedomani Penerbitan indeks kerawanan pemilu (IKP) untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Kita bisa mengantisipasi dan menyiapkan langkah mitigasi untuk wilayah yang dipetakan Bawaslu," kata Mantan Panglima TNI ini.
2. Sentra Gakkumdu dapat menemukan mekanisme pencegahan dan pengawasan
Hadi berharap Gakkumdu dapat mengenali karakteristik potensi kerawanan masing-masing daerah dan menemukan mekanisme pencegahan serta pengawasan yang tepat di setiap daerah.
“Hal ini penting karena penyelenggaraan setiap tahapan pada Pilkada 2024 telah ditentukan jangka waktunya, sehingga diharapkan para anggota Sentra Gakkumdu dapat bekerja optimal pada waktu yang semakin dekat,” kata Hadi.
"Treatment-nya (penanganannya) berbeda. Kalau penyelenggara, Pak Kepolisian sudah paham bagaimana cara mentreatment-nya. Apabila partisipasi, TNI Polri juga tahu treatmentnya untuk mengantisipasi. Jika dalam pelaksanaan terjadi sengketa, itu adalah Gakkumdu yang paham betul bagaimana mengantisipasi," sambung dia.
3. Tiga spektrum kolaborasi
Hadi menekankan pentingnya kolaborasi. Dalam hal ini Bawaslu, Polri dan kejaksaan.
"Tiga spektrum yang bisa dimaksimalkan, kolaborasi internal antar anggota Sentra Gakkumdu, dalam hal ini Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan, kolaborasi vertikal antara Sentra Gakkumdu Pusat dengan Sentra Gakkumdu Daerah, dan kolaborasi Sentra Gakkumdu dengan Kementerian/Lembaga lainnya yang dapat mengoptimalkan pencegahan, pengawasan, dan penindakan tindak pidana Pilkada," bebernya.
Baca Juga: DPW PKS Sumut Akui Belum Ada Arahan Dukung Bobby di Pilgub 2024