Lahan Perkebunan Terendam Banjir, Warga Menginap di DPRD Langkat
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Langkat, IDN Times - Puluhan warga Desa Kuta Gajah dan Lau Damak, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, menduduki gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Langkat. Mereka juga bermalam di gedung yang berada di Jalan Proklamasi, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara sejak Selasa (15//2/2022) malam.
Sampai Rabu (16/2/2022) siang ini warga terlihat masih berada di Kantor DPRD. Ini merupakan unjuk rasa warga karena puluhan hektare lahan pertaniannya terendam banjir.
1. Warga berharap solusi dari DPRD Langkat
Mereka menilai, lahan pertanian hancur terendam pasca-berdirinya Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM) dikelola oleh PT Thong Langkat Energi (PT TLE). Mereka berharap solusi terbaik dari DPDRD.
"Kami tidak akan bergerak dari sini hingga Pemkab Langkat dan DPRD, bisa mencarikan solusi terbaik untuk kami," kata Peringeten Kacaribu (45), salah seorang perwakilan warga, Rabu (16/2/2022).
2. Lahan perkebunan hancur, produktvitas menurun hingga tanaman mati
Dia mengakui, sedikitnya ada sekitar tiga puluh hektare kebun sawit milik warga terendam air. Hal ini mengakibatkan produktivitas hasil menurun dan tanaman palem juga banyak yang mati.
"Permasalahan ini sudah berjalan sekitar dua bulan, berbagai upaya sudah kami tempuh untuk mendapatkan keadilan. Baik melalui Kepala Desa, Kecamatan hingga akhirnya ke DPRD ini," jelas dia.
Baca Juga: Polisi Bongkar 2 Makam Penghuni Kerangkeng di Rumah Bupati Langkat
3. Beberapa desa lain juga berdampak kebanjiran
Tidak hanya dua desa yang diduga mendapat imbas dari bendungan yang dibangun PT TLE. Beberapa lokasi perkebunan warga di Desa Namo Tongan dan Ujung Bandar, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat, Sumatra Utara, juga terendam.
Karena air Sungai Wampu, terus meluap dan menyebar serta membanjiri lahan pertanian milik mereka. "Kami hanya ingin mencari makan untuk keluarga kami. Cuma bertani inilah tempat beradu nasib untuk mencari makan untuk menghidupi keluarga," ucapnya lirih dan diamini beberapa warga yang terus bertahan di sana.
4. Sebelumnya RDP tidak menemukan kata sepakat dari kedua belah pihak
Permasalahan ini pun sempat dibahas melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD. Baik perwakilan masyarakat dan PT TLE, sudah melakukan petemuan di siang harinya.
Pihak perusahaan bersedia mengganti kerugian warga sebesar Rp8 juta per rante yang terdampak. Namun, pertemuan tidak membuahkan hasil maksimal.
Karena masyarakat menilai konpensasi tidak sesuai dengan NJOP di sana. Sehingga masyarakat akan terus bertahan hingga ditemukan kesepakatan yang dinilai sesuai.
Baca Juga: Bawa Narkoba Dalam Koper, Pria Asal Aceh Gagal Terbang ke Jakarta