2. Hak dan kewajiban selama Karantina Kesehatan

Hak dan kewajiban Karantina Kesehatan

Setiap orang yang menjalani Karantina Kesehatan mempunyai hak yang
sama untuk:
a. memperoleh perlakuan dan pelayanan dari Pemerintah Daerah;
b. mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis;
c. memperoleh biaya hidup dasar bagi keluarga dan anggota keluarga
yang kepala keluarganya menjalani Karantina Kesehatan; dan
d. pelayanan pemulasaran jenazah dan pemakaman jenazah Covid-19
sesuai dengan protokol yang telah ditetapkan.

Setiap orang yang menjalani Karantina Kesehatan wajib untuk:
a. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
b. menggunakan masker selama menjalani Karantina Kesehatan dan 14
(empat belas) hari setelah selesai menjalani Karantina Kesehatan;
c. mematuhi seluruh ketentuan dalam pelaksanaan Karantina Kesehatan;
d. melaporkan kondisi keadaan sesuai dengan instruksi tim medis Gugus
Tugas Kota.

3. Aturan karantina kesehatan untuk perorangan

ATURAN SELAMA KARANTINA KESEHATAN UNTUK PERORANGAN

a. mengurangi/membatasi aktivitas di luar rumah bagi yang tidak berkepentingan;
b. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
c. menggunakan masker jika berada di luar rumah atau di tempat-tempat umum seperti di pasar tradisional, pasar modern, terminal, pelabuhan,
bandara, angkutan umum, perkantoran, tempat ibadah dan tempat umum lainnya;
d. Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir; dan
e. tidak berkerumun dan menjaga jarak dengan orang lain (physical distancing) minimal 2 meter;
f. Setiap orang yang datang ke wilayah Kota Medan wajib melakukan pengujian kesehatan Covid-19 dengan menggunakan metode test, trace,
treat, dan isolate yang bertujuan untuk memastikan tingkat kesehatannya.
g. Pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal (f) dilakukan oleh Gugus Tugas Kota di setiap pintu masuk batas daerah selama 24 (dua
puluh empat) jam.

4. Aturan karantina kesehatan untuk perusahaan

ATURAN SELAMA KARANTINA KESEHATAN UNTUK PERUSAHAAN

Setiap Badan atau Pelaku Usaha wajib untuk:
a. menjaga kebersihan lingkungan;
b. melakukan desinfeksi secara berkala;
c. melarang masuk ke tempat usahanya bagi orang yang tidak menggunakan masker;
d. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh bagi setiap orang yang akan masuk ke tempat usahanya;
e. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun di air mengalir yang memadai dan/atau pembersih tangan (hand sanitizer).

5. Penegakan hukum karantina kesehatan

PENEGAKAN HUKUM KARANTINA KESEHATAN

1. Penegakan hukum dalam rangka pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dilakukan oleh Gugus Tugas Kota.

2. Kewenangan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga
masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Wali Kota ini, seperti membubarkan
kerumunan dan/atau keramaian, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penyebaran dan penularan Covid-19; dan
b. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas
Peraturan Wali Kota ini, berupa: teguran lisan; peringatan; penahanan kartu identitas; pembatasan/penghentian/pembubaran kegiatan;
penutupan sementara; pembekuan izin; dan pencabutan izin.

3. Penegakan hukum sebagaimana dimaksud di atas didasarkan kepada etika dan moral serta dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

4. Pelanggaran terhadap pelaksanaan Karantina Rumah dan Pelaksanaan Karantina Rumah Sakit dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution sudah melakukan sosialisasi dan edukasi Karantina Kesehatan serta pembagian masker dilakukan mulai hari ini Minggu (3/5). Setelah itu akan dilakukan penindakan bagi warga yang kedapatan tidak mengenakan masker.

“Insyaallah, Senin atau Selasa ini, kita sudah melakukan penerapan sanksi bagi warga yang tidak mengenakan masker di Kota Medan. Sanksinya bermacam-macam, ada bersifat administratif, ada juga yang bersifat yustisia. Ini semua dilakukan dalam rangka menegakkan Perwal No.11/2020 dalam upaya menyelamatkan kita semua dari penularan COVID-19. Sanksi ini berlaku bagi siapa saja yang berada di Kota Medan, baik penduduk Medan maupun warga pendatang tanpa terkecuali,” tegasnya.

Baca Juga: Tak Pakai Masker, Warga Medan Bisa Dihukum dan KTP Ditahan