Video Tanam Pohon di Lahan Karhutla Sempat Dihapus, Ini Kata Bupati Siak

21 Oct 2026, 14:45 WIBKota Pekanbaru3 min read

Fanny Rizano

News

Channel

Add Us on Google

Video Tanam Pohon di Lahan Karhutla Sempat Dihapus, Ini Kata Bupati Siak

Bupati Siak Afni Zulkifli saat menanam pohon di lahan bekas Karhutla (IDN Times/ dok Pemkab Siak)

Intinya Sih

Video Bupati Siak Afni Zulkifli menanam pohon di bekas Karhutla di KITB viral hingga 5 juta tayangan, lalu sempat dihapus dari akun TikTok centang birunya.
Afni menyatakan video tersebut kembali muncul setelah admin mengajukan banding dan berterima kasih kepada netizen yang mendukung agar kontennya dapat ditonton lagi.
Pengamat Rawa El Amady menilai penghapusan konten itu terkait pola kuasa dan modal dalam penguasaan sumber daya, serta menyebut kemungkinan kekhawatiran aksi serupa diikuti publik.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Siak, IDN Times - Video Afni Zulkifli yang sedang menanam pohon di lokasi bekas kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) viral di media sosial dengan 5 juta views. Saking viralnya, video yang di upload Bupati Siak, Provinsi Riau itu di akun media sosial TikToknya yang bercentang biru, sempat di take down atau dihapus.

Penghapusan video itu menjadi sorotan netizen. Banyak yang mengecam penghapusan video kegiatan Afni tersebut. Netizen bahkan ramai-ramai menyinggung Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam masalah ini.

Dalam pantauan IDN Times, Afni memposting ulang video tersebut di akun TikToknya. Selanjutnya, banyak netizen yang memberikan dukungan ke Afni.

Diketahui, Afni menanam kembali pohon di lokasi bekas Karhutla di Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) yang berstatus BUMD Kabupaten Siak itu bersama Forkopimda Kabupaten Siak. Tujuannya, agar lokasi bekas Karhutla itu tidak ditanami pohon kelapa sawit.

1. Video sudah balik setelah menyatakan banding

Bupati Siak Afni Zulkifli (IDN Times/ dok Pemkab Siak)

Terkait dengan di take down video itu, Afni membenarkannya. Namun, orang nomor satu di Kabupaten Siak itu mengatakan, konten video yang menjadi masalah tersebut sudah muncul kembali.

"Alhamdulillah. Video saya yang di-take down sudah balik lagi, setelah admin menyatakan banding," kata Afni, Rabu (21/10/2026).

2. Ucapkan terima kasih ke netizen

ilustrasi TikTok (unsplash.com/Olivier Bergeron)

Dengan kembalinya video tersebut, Afni mengaku, hal itu tak terlepas dari banyaknya netizen yang memberikan dukungan kepadanya.

"Terimakasih buat dukungan netizen semua agar video tersebut bisa ditonton kembali," ucap Afni.

3. Pengamat: fenomena umum yang terjadi pada rezim otoriter yang disokong oligarki

ilustrasi pengamat (pexels.com/Roxanne Minnish)

Di sisi lain, Pengamat Kebijakan Publik Provinsi Riau Rawa El Amady menyoroti soal penghapusan konten video milik Bupati Siak itu. Menurut Rawa, penghapusan konten tersebut merupakan fenomena umum yang terjadi pada rezim otoriter yang disokong oligarki.

"Hal ini sudah fenomena umum terjadi pada rezim otoriter yang disokong oligarki," ucap Rawa.

Ia menerangkan, dalam perspektif ekonomi politik dan ekologi politik, pemilik kuasa dan pemodal seringkali berselingkuh untuk menguasai sumber daya dengan biaya murah.

"Ekonomi politik dan ekologi politik pemilik kuasa memang pemodal berselingkuh dengan pemilik kuasa untuk menguasai sumber daya dengan biaya murah. Tindakan pembakaran lahan itu merupakan cara land clearing dengan biaya murah dan menguntungkan pemilik modal," terang Rawa.

Dalam perspektif tersebut, dilanjutkannya, ia menduga ada kemungkinan pemilik modal menggunakan penguasa untuk melakukan take down terhadap konten video Bupati Siak tersebut.

"Dalam perspektif ini maka kemungkinan pemilik modal menggunakan penguasa untuk men-take down TikTok Bu Afni," lanjutnya.

Ditambahkannya, Rawa menilai ada kekhawatiran lain dari pemerintah pusat jika aksi yang dilakukan Bupati Siak itu diikuti oleh kepala daerah lain atau masyarakat umum.

"Hal lain yang mengkhawatirkan, pemerintah pusat mungkin khawatir langkah yang dilakukan Bupati Siak itu akan diikuti bupati lain atau masyarakat umum lainnya," pungkas Rawa.