Pengusaha Angkutan Tuntut Kesetaraan Usaha dan Kepastian Regulasi

Ardianto turut menyoroti belum terciptanya level playing field atau kesetaraan berusaha di tengah berkembangnya berbagai model layanan transportasi.

Pelaku usaha angkutan konvensional menurutnya kini menghadapi kewajiban perizinan, biaya operasional, serta pemenuhan standar keselamatan yang dinilai perlu diterapkan secara adil terhadap seluruh penyedia layanan transportasi.

"Perbedaan karakteristik model bisnis dan beban regulasi berpotensi menimbulkan persaingan yang tidak seimbang," ujarnya.

Pada saat bersamaan, perusahaan angkutan juga dituntut meningkatkan kualitas pelayanan dan menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi digital.

Ia berpandangan, transformasi industri tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pelaku usaha. Pemerintah perlu menghadirkan kebijakan yang konsisten, dapat diterapkan di lapangan, serta memberikan kepastian bagi investasi jangka panjang.

Organisasi tersebut juga mendorong harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian, setiap penyedia layanan transportasi dapat beroperasi dalam ekosistem usaha yang adil, dengan standar keselamatan yang jelas dan kepastian hukum yang setara.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP ORGANDA petahana, Kurnia Lesani Adnan turut menyoroti tekanan terhadap pelaku usaha akibat meningkatnya biaya operasional, distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang dinilai menjadi kendala, serta persaingan tarif yang tidak sehat.

Ia menjelaskan, persoalan tersebut membutuhkan kebijakan yang mempertimbangkan kondisi operasional di lapangan.

"Penanganannya tidak cukup dengan membebankan tanggung jawab kepada pengemudi dan operator, tetapi harus melibatkan seluruh pihak dalam rantai usaha transportasi," kata Kurnia.

Keterlibatan pemerintah, industri, dan pemilik barang dinilai penting, terutama dalam menyelesaikan persoalan angkutan barang yang melebihi dimensi dan muatan atau over dimension over loading (ODOL).

Ia mendorong agar penerapan kebijakan menuju angkutan bebas ODOL dilakukan melalui penegakan aturan yang konsisten dan berkeadilan. Pembenahan tersebut, menurut organisasi itu, perlu mempertimbangkan tanggung jawab seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan pengangkutan, bukan hanya pengemudi dan operator kendaraan.

Selain kepastian regulasi dan kesetaraan usaha, ORGANDA menempatkan keselamatan sebagai prioritas dalam pembenahan transportasi jalan. Perubahan teknologi, pola mobilitas masyarakat, dan kebutuhan logistik dinilai harus berjalan seiring dengan peningkatan standar keselamatan serta profesionalisme pelaku usaha.

Adrianto menegaskan, ORGANDA mendukung transformasi industri transportasi, termasuk pemanfaatan teknologi digital. Namun, perkembangan tersebut perlu berada dalam kerangka regulasi yang berkeadilan, mendorong persaingan sehat, dan tetap mengutamakan keselamatan pengguna jalan.

"Melalui Munas XVII, ORGANDA menargetkan penyusunan rekomendasi kebijakan yang dapat disampaikan kepada pemerintah dan pemangku kepentingan," lanjutnya.

Organisasi itu juga berupaya memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam merumuskan kebijakan transportasi yang dapat diterapkan secara efektif.