Mahasiswa Desak Pemprov Aceh Buka Rincian Anggaran Rehab Rekon

Koordinator aksi, Ammar Nabil, mengatakan mahasiswa mendesak Pemerintah Aceh membuka rincian anggaran yang digunakan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

“Mendesak Pemerintah Aceh membuka rincian anggaran terkait proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh,” kata Ammar saat menggelar aksi di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Kamis (10/9/2026).

Selain keterbukaan anggaran, mahasiswa meminta pemerintah mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pada sektor infrastruktur, kesehatan, pendidikan, serta pemulihan ekonomi masyarakat terdampak.

Ammar mengatakan mahasiswa telah melakukan kajian strategis dan menemukan tiga sektor utama yang dinilai harus segera dibenahi.

“Terkait kajian strategis yang kami buat, itu kami ada tiga pilar utama. Dalam artian, tiga pilar ini kami bawa ke sini dari sektor, seperti pertama infrastruktur; kedua, kesehatan dan pendidikan; dan ketiga, pemulihan ekonomi,” ujarnya.

Menurutnya, ketiga sektor tersebut saling berkaitan sehingga pemulihan tidak bisa dilakukan secara terpisah. Infrastruktur, kata dia, bukan hanya pembangunan fisik, tetapi juga menjadi penunjang pemulihan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan masyarakat terdampak.

“Kami sampaikan hal ini agar pemerintah paham sebenarnya tiga pilar utama ini adalah sebagai primer-primer masyarakat Aceh (korban bencana) yang wajib segera dipulihkan,” katanya.

Ammar menilai proses rehabilitasi dan rekonstruksi di sejumlah wilayah Aceh masih belum optimal. Ia mencontohkan lahan perkebunan yang longsor dan sawah yang tertimbun material bencana hingga membuat masyarakat kehilangan sumber penghidupan.

“Terutama perkebunan yang longsor dan sawah-sawah tertimbun pada hari bencana, itu juga kita bingung,” ujarnya.

“Kalau kondisi visual, saya melihat mata telanjang, itu sebenarnya masih banyak tertahan dan belum optimal,” imbuhnya.

Mahasiswa juga menyoroti pembangunan hunian tetap (huntap) dan hunian sementara (huntara). Mereka meminta proses pemulihan dipercepat meskipun rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan pekerjaan jangka panjang.

“Kami meminta kepada pemerintah untuk segera menyelesaikan terkait rehabilitasi dan rekonstruksi ini. Karena walaupun ini berbicara jangka panjang, dorongan-dorongan dan intrik-intrik kami ini bisa mempercepat akan hal ini,” kata Ammar.

Dalam aksi tersebut, seorang mahasiswa yang mengaku berasal dari FKIP USK mempertanyakan pembangunan rumah bantuan bagi korban banjir di Aceh Tenggara pada November 2025.

Ia menyebut masih banyak hunian bagi korban terdampak yang belum dibangun, meskipun bencana telah berlalu sekitar sembilan bulan.

“Di sini saya ingin menyampaikan kepada bapak, jangan berharap-berharap saja pak, khususnya di Aceh Tenggara. Bangunan (bantuan rumah) belum terbangun, hunian untuk orang terkena di Aceh Tenggara belum terbangun pak sampai sekarang,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi perhatian karena masyarakat terdampak telah menunggu cukup lama untuk mendapatkan hunian bantuan.

“Jadi dalam setahun yang lalu, sampai saat ini saya tidak tahu mereka tinggal di mana. Yang saya dengar, mereka mungkin masih menumpang di rumah saudara,” katanya.

Ia meminta Pemerintah Aceh mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara agar segera membangun hunian bagi masyarakat terdampak.

“Saya mau bapak juga mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara untuk secepatnya membangun rumah hunian di sana,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Plt Sekda Aceh, Taufiq, mengatakan pembangunan hunian tetap bagi korban bencana merupakan bagian yang mulai dijalankan Pemerintah Pusat.

“Untuk rumah, memang untuk rumah hunian tetap (huntap) oleh Pemerintah Pusat sudah mulai memburu, walau memang ada mendapatkan dana. Tetapi kemarin kami baru mendapatkan informasi dari pusat untuk pembangunan huntap sudah mulai berjalan,” kata Taufiq.

Menurutnya, proses pembangunan huntap telah memasuki tahap persiapan setelah pelaksanaan tender.

“Mereka kemarin sudah melaksanakan tender dan segera turun ke lokasi masing-masing. Walau memang ada di satu dan dua tempat masih masalah lokasi. Itu terus masih kita selesaikan di beberapa daerah, tetapi tidak semua,” ujarnya.

Taufiq mengakui Pemerintah Aceh tidak mampu berjalan sendiri dalam melaksanakan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

“Karena kita sadari Pemerintah Aceh sendiri tidak mampu melaksanakan ini,” kata Taufiq.

Ia mengatakan Pemerintah Aceh masih memiliki keterbatasan informasi mengenai kondisi masyarakat terdampak di lapangan. Karena itu, pemerintah terus membangun komunikasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan Pemerintah Pusat.

Taufiq menyebut Pemerintah Aceh juga telah membuka posko untuk memudahkan pengumpulan informasi terkait kondisi masyarakat terdampak.

“Karena kita tidak memiliki power, makanya kami membuka posko. Posko untuk memudahkan kita mendapatkan informasi-informasi yang pastinya hari ini masih banyak kekurangan informasi dari kita,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah berupaya menjangkau seluruh wilayah hingga pelosok Aceh agar kebutuhan masyarakat terdampak dapat diketahui.

“Kami juga berusaha untuk bisa menjangkau semua lini, semua pelosok. Pemerintah Aceh harus memperhatikan semua daerah,” katanya.

Taufiq juga mengajak mahasiswa ikut membangun komunikasi dengan pemerintah dalam mengawal proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Menurutnya, kebutuhan masyarakat tidak bisa dilihat hanya dari satu sektor.

“Kesehatan wajib, pendidikan wajib, rumah juga harus. Itu yang harus kita laksanakan bersama,” ujarnya.

Terkait tuntutan mahasiswa mengenai percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi, Taufiq mengakui progres pemulihan pascabencana di Aceh masih berjalan lambat.

“Terhadap apa yang disampaikan (massa mahasiswa) tadi kami menyadari bahwa sampai saat ini, Aceh dalam pemulihan pascabencana masih sangat lambat progres yang diterima oleh masyarakat kita,” katanya.

Karena itu, Pemerintah Aceh bersama berbagai pihak akan terus mendorong percepatan pemulihan agar mencakup seluruh sektor kehidupan masyarakat.

“Yang sama-sama kita ingin semua ini agar bisa berjalan cepat semua lini, semua sektor kehidupan, baik pendidikan, kesehatan, rumah, dan lainnya,” ujarnya.

Selain itu, mahasiswa menilai persoalan anggaran menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rehabilitasi dan rekonstruksi belum berjalan maksimal.

“Pastinya terkait anggaran itu menjadi penyebab. Bahkan itu menjadi penyebab besar bahwa hari ini mandeknya rehabilitasi dan rekonstruksi itu terjadi,” ujar Ammar.

Dalam aksinya, mahasiswa juga mendesak Pemerintah Aceh membangun infrastruktur dengan prinsip ketahanan bencana, melibatkan masyarakat dan mahasiswa dalam mengawal progres rehabilitasi dan rekonstruksi, serta mengaudit perizinan industri ekstraktif di kawasan hutan dan daerah aliran sungai (DAS) Aceh.

Ammar menegaskan mahasiswa akan terus mengawal proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh.

“Karena kami datang ke sini atas dasar tagline kami bersama, yakni pengawalan. Jika memang itu opsinya adalah aksi maupun audiensi, tentu ke depannya ada hal-hal yang kami lakukan secara berkala dan publikasi pastinya,” ujarnya.

Adapun lima tuntutan mahasiswa USK yakni:

1. Mendesak Pemerintah Aceh mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi dalam hal infrastruktur, kesehatan dan pendidikan, serta pemulihan ekonomi masyarakat terdampak.

2. Mendesak Pemerintah Aceh membuka rincian anggaran terkait proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh.

3. Mendesak Pemerintah Aceh membangun infrastruktur dengan prinsip ketahanan bencana.

4. Mendesak Pemerintah Aceh melibatkan masyarakat dan mahasiswa dalam pengawalan progres rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh.

5. Mendesak Pemerintah Aceh mengaudit perizinan industri ekstraktif di kawasan hutan dan daerah aliran sungai (DAS) Aceh.