Ketua IDAI Sumut Kritik Kebijakan Menkes Soal Kenaikan Harga Obat 20 Persen

Rizky menilai "lampu hijau" Kemenkes kepada industri farmasi swasta untuk menaikkan harga justru memperlihatkan posisi pemerintah lemah di hadapan pasar. "Alih-alih melakukan intervensi ketat untuk mengendalikan margin keuntungan korporasi di masa sulit, Kemenkes justru melegitimasi kenaikan tersebut," tegasnya.

Dia juga menyoroti klaim bahwa jaminan obat BPJS Kesehatan tetap aman. Menurut Rizky, klaim itu tidak menyelesaikan masalah.

"Rakyat kelas menengah rentan yang mendapat obat-obat tidak tercover BPJS tetap harus merogoh kocek lebih dalam dari kantong pribadi," ujarnya.

Kebijakan ini, kata Rizky, menjadi rapor merah bagi mandeknya kemandirian farmasi nasional. Indonesia memiliki raksasa BUMN farmasi seperti PT Kimia Farma Tbk dan PT Bio Farma, namun gagal dioptimalkan untuk memproduksi obat secara mandiri dalam skala masif.

"BUMN farmasi seharusnya didorong menjadi benteng pertahanan lini depan untuk memproduksi obat serta alat penunjang kesehatan domestik. Faktanya BUMN farmasi justru ikut terseret dalam arus kapitalisme bahan baku impor," jelasnya.

Aspek paling paradoks, lanjut Rizky, adalah pengakuan Menkes sendiri beberapa bulan lalu bahwa harga obat di Indonesia sudah 2 hingga 6 kali lipat lebih mahal dibandingkan harga pasar global akibat tata kelola pasar yang tidak efisien.

"Saat harga dasar obat di Indonesia sudah tergolong tidak masuk akal, membiarkannya naik lagi hingga 20% merupakan beban ganda yang harus dipikul rakyat miskin dan kelas menengah," kata Rizky.

Dia juga menegaskan bahwa, Kemenkes tidak boleh memposisikan diri sebagai regulator yang memaklumi pasar ketimbang penggerak produksi domestik.