Medan, IDN Times - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mulai menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) sebanyak 50 persen setiap pekan. Kebijakan ini disebut sebagai bagian dari upaya efisiensi, khususnya dalam penghematan bahan bakar minyak (BBM).
Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menegaskan penerapan WFH tetap harus menjaga layanan publik agar tidak terganggu, terutama sektor vital seperti kesehatan dan pelayanan di daerah.
Bobby menyebut kebijakan ini mulai diterapkan di lingkungan Pemprov Sumut pada 10 April 2026. Skema yang digunakan adalah pembagian kerja antara WFH dan WFO masing-masing 50 persen.
"50 persen WFH, 50 persen WFO (work from office), namun tidak boleh mengganggu kegiatan yang pelayanan dan operasional pelayanan seperti rumah sakit dan juga di daerah-daerah, ini tidak boleh terganggu," ujar Bobby kepada awak media, Senin (6/4/2026).
Ia menekankan bahwa sektor pelayanan publik harus tetap berjalan normal, sehingga penerapan kebijakan ini dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan masing-masing instansi.
Selain untuk efisiensi kerja, kebijakan WFH ini juga ditujukan untuk menghemat konsumsi BBM. Karena itu, Bobby mengingatkan agar ASN tidak menyalahgunakan kebijakan tersebut untuk bepergian atau liburan.
"Nanti kan kelihatan ya, yang pasti tujuannya kan adalah untuk penghematan efisiensi, nanti kalau di mereka jalan-jalan ini malah menggunakan BBM lagi,"ujarnya.
Pemerintah Provinsi Sumut juga akan memantau pelaksanaan kebijakan ini untuk melihat efektivitasnya dalam menekan penggunaan BBM.
"Yang pasti nanti akan kita lihat (efektivitasnya), nggak bisa kita bilang efektif atau tidak efektif sekarang, karena belum dimulai, tapi tugas kita adalah membuat itu menjadi efektif," ujarnya.
Kebijakan WFH ini merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat yang mendorong efisiensi di tengah kondisi ekonomi global yang tidak stabil. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebut langkah ini sebagai bagian dari transformasi menuju ekonomi yang lebih efisien dan adaptif.
Di sisi lain, Bobby juga membuka peluang penerapan kebijakan tambahan berupa “one day no car” bagi ASN di wilayah perkotaan Sumut.
"Ya seharusnya seperti tapi artinya harusnya, seperti itu juga-juga nanti saya lagi minta, kalau bisa dibuat satu hari nanti kita apakah one day no car untuk para ASN, yang ada di wilayah kerja Sumatera Utara yang ada di kantor-kantor perkotaan, bukan yang di pelayanan, itu akan kita kaji,” pungkasnya.