Xinyi Masih Berminat Investasi di Rempang, DPR Dorong Solusi Adil
Batam, IDN Times - Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, sekaligus Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Todotua Pasaribu, memastikan bahwa Xinyi International Investments Limited masih berminat berinvestasi di Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City, meskipun terdapat penolakan dari masyarakat setempat.
Xinyi Group, investor asal Tiongkok, berencana menanamkan investasi senilai Rp348 triliun hingga tahun 2080. Proyek ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menjadikan Pulau Rempang sebagai kawasan industri terintegrasi, meskipun rencana tersebut memicu kontroversi di kalangan masyarakat yang khawatir akan dampak sosial dan budaya.
"Mereka (Xinyi Group) masih punya ketertarikan, tinggal menunggu waktu yang tepat," kata Todotua Pasaribu saat kunjungannya di Kota Batam, Jumat (24/1/2025).
1. DPR RI serukan penghormatan hak warga
Di lokasi yang sama, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto turut menanggapi polemik yang terjadi. Ia menegaskan pentingnya pemerintah, investor, dan masyarakat untuk saling menghormati.
"Perlu pemahaman bersama. Hak masyarakat harus dihormati. Jika dibangun di atas lahan masyarakat, ganti rugi saja tidak cukup. Masyarakat perlu dilibatkan secara langsung, misalnya melalui kepemilikan saham di proyek tersebut," kata Sugeng.
Sugeng juga menyarankan agar pengembangan kawasan dilakukan tanpa menggusur warga. Ia mencontohkan beberapa desa wisata di Jawa yang berhasil berkembang tanpa harus memindahkan penduduk setempat.
"Jika konsepnya ekowisata, mengapa harus ada penggusuran? Kultur masyarakat bisa dikembangkan tanpa mengorbankan hak mereka," tegasnya.
2. Win-win solution untuk industri dan warga
Sugeng yang merupakan politisi dari partai NasDem memandang, pembangunan industri penting untuk kemajuan ekonomi, tetapi harus disertai solusi yang saling menguntungkan. Ia mengingatkan bahwa masyarakat setempat juga harus diutamakan sebagai tenaga kerja dalam proyek tersebut.
"Kultur di Rempang harus berkembang, tetapi tetap menghormati nilai leluhur. Adaptasi dengan perubahan itu penting, tetapi bukan berarti mengabaikan hak-hak masyarakat," tegasnya.
Menurutnya, bentrokan yang sempat terjadi antara warga dan aparat serta perusahaan yang ditunjuk sebagai pengelola kawasan harus segera diselesaikan melalui dialog.
"Pada dasarnya, bumi dan air dikelola negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sehingga segala kebijakan harus berpihak pada kesejahteraan masyarakat setempat," lanjut Sugeng.
3. Pemerintah harus menjadi mediator yang adil
Terakhir, Sugeng juga menegaskan bahwa PSN Rempang Eco-City telah menjadi sorotan karena melibatkan investasi besar sekaligus menimbulkan kekhawatiran masyarakat setempat. Ia berharap, Pemerintah Indonesia mampu menjadi mediator yang adil dalam menyelesaikan permasalahan ini.
"Keberhasilan proyek ini tidak hanya diukur dari aspek ekonomi, tetapi juga bagaimana masyarakat sekitar dapat merasakan manfaat langsung tanpa kehilangan hak atas tanah dan budaya mereka," tutupnya.
