Unjuk Rasa, Jurnalis di Sumut Curiga Ada Bohir di Balik RUU Penyiaran

Dalam orasinya, Array juga menyentil soal dugaan RUU Penyiaran sarat dengan kepentingan politik yang begitu kuat. Para jurnalis khawatir, RUU Penyiaran adalah kepentingan para bohir politik untuk membungkam pers.

“Kita patut curiga, siapa sebenarnya bohir RUU Penyiaran ini? Kita khawatir, ini adalah ajang penyelundupan kepentingan bohir politik untuk membungkam jurnalis,” kata Array.

Ketua AJI Medan Christison Sondang Pane dalam orasinya juga mengungkapkan,RUU Penyiaran adalah bentuk upaya pemerintah mengembalikan masa kelam orde baru. Di masa orde baru, pers mengalami ancaman serius dari pemerintah. Sejumlah media dibreidel karena dinilai menjadi ancaman.

“Hari ini merupakan bulannya era reformasi pada 1998 lalu. Kita menolak RUU Penyiaran karena sarat dengan cara-cara orde baru melakukan pembungkaman terhadap dunia pers,” ungkapnya.

Sebenarnya, kata Tyson, RUU Penyiaran hanyalah satu dari sekian banyak regulasi yang mengancam jurnalis. Sebut saja ada Undang-undang Cipta Kerja, hingga KUHP baru yang memuat pasal-pasal mengancam kebebasan berekspresi dan berpendapat.

Aksi unjuk rasa semula tidak mendapat respon dari DPRD Sumut. Selang beberapa saat, satu orang anggota DPRD Sumut, Rahmansyah sibarani. Dalam tanggapannya, Rahmansyah tidak memberikan sikap apapun. Dia juga meminta maaf kepada awak media, karena hanya satu anggota DPRD yang menemui massa. Rahmansyah bilang, pihaknya akan menjadwalkan pertemuan dengan para jurnalis, membahas tuntutan terkait RUU Penyiaran.

“Hari senin pukul 15.00 WIB, kami mengundang abang kakak jurnalis untuk datang,” kata Rahmansyah.

Sementara itu, Christison mengatakan, para jurnalis akan terus melakukan perlawanan, sampai ada sikap yang tegas dari pemerintah dan legislatif, membatalkan isi RUU penyiaran yang mengancam kerja-kerja jurnalistik.

“RUU menyesatkan ini harus kita lawan. Kita melawan segala bentuk upaya yang membuat demokrasi kita semakin mundur,” pungkasnya.