Tuntutan TPL Ditutup, Gubernur Bobby: Kita Kaji
- Pemprov hanya bisa berikan rekomendasi
- Bobby pertimbangkan dampak terhadap 11 ribu karyawan
- Massa menilai TPL sebabkan kerusakan ekologis dan konflik agraria
Medan, IDN Times - Gubernur Sumatra Utara, Bobby Nasution, menanggapi aksi demonstrasi ribuan warga yang menuntut agar pemerintah menutup operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL). Aksi tersebut digelar di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara pada Senin (10/11/2025).
Bobby mengatakan, pihaknya akan mengkaji lebih lanjut aspirasi masyarakat, karena kewenangan pencabutan izin operasional perusahaan berada di tangan pemerintah pusat.
1. Pemprov hanya bisa berikan rekomendasi
Bobby menjelaskan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak memiliki kewenangan langsung untuk menutup PT TPL. Namun, Pemprov dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat.
“Pemerintah provinsi hanya bisa merekomendasikan karena yang memberi izin dan mencabut izinnya itu pemerintah pusat, jadi yang disampaikan hanya merekomendasikan,” ujar Bobby di Kantor Gubernur Sumut, Rabu (12/11/2025).
Ia menegaskan, pihaknya masih melakukan pengkajian terkait langkah yang akan diambil, apakah berupa rekomendasi penutupan atau penciutan wilayah operasional perusahaan.
2. Bobby pertimbangkan dampak terhadap 11 ribu karyawan
Bobby mengaku setuju jika perusahaan yang mengganggu lingkungan perlu ditutup. Namun, ia mengingatkan agar keputusan semacam itu mempertimbangkan nasib ribuan pekerja yang menggantungkan hidup di perusahaan tersebut.
“Ya kita sampaikan dari kemarin, untuk persoalan TPL ya memang kalau mengganggu tentu kita sangat mendukung (ditutup). Tapi di sana ada 11.000 tenaga kerja. Ini harus bisa-bisa kita ambil kesimpulan,” tandasnya.
Menurutnya, pengkajian yang dilakukan Pemprov Sumut harus komprehensif agar keputusan yang diambil tidak menimbulkan dampak sosial baru.
3. Massa menilai TPL sebabkan kerusakan ekologis dan konflik agraria
Dalam aksi demonstrasi, massa menyampaikan bahwa keberadaan PT Toba Pulp Lestari selama hampir empat dekade di Sumut telah memicu kerusakan hutan dan bencana ekologis. Mereka juga menilai perusahaan menjadi pemicu konflik agraria dan pelanggaran HAM di Tapanuli Raya.
Pastor Walden Sitanggang, Ketua Sekretariat Bersama Gerakan Oikumenis untuk Keadilan Ekologis di Sumatera Utara, menyebut konflik dengan PT TPL masih terjadi di sejumlah wilayah seperti Sihaporas (Simalungun), Aek Natinggir (Toba), Natumingka (Toba), dan Dolok Parmonangan (Simalungun).
“Kami ingin supaya Bobby hati-hati memberi statement di tengah luka yang sangat menganga ini, di tengah derita masyarakat ini,” kata Walden.
Sementara itu, Corporate Communication Head PT TPL, Salomo Sitohang, menegaskan bahwa perusahaan menolak tuduhan terkait kerusakan lingkungan. “Seluruh kegiatan PT TPL telah sesuai dengan izin, peraturan, dan ketentuan pemerintah,” ujar Salomo.
