Terungkap! Ini Jumlah Dana Suap dari Mantan Kadis PU Medan ke Eldin

Dikatakan Jaksa KPK Iskandar, di mana maksud penyuapan tersebut agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu selaku Wali kota Medan mempertahankan jabatan terdakwa selaku Kepala Dinas PU Kota Medan.

Kasus ini bermula pada tanggal 6 Februari 2019. Saat itu Kadis PU mengelola anggaran fisik senilai sekira Rp420 Milliar dalam pengelolaan anggaran Dinas PU tersebut, sejak bulan Maret 2019 terdakwa mulai mendapatkan pemasukan uang di luar penghasilan yang sah.

Dikatakan Jaksa, dari uang yang di peroleh dari pengerjaan penggeloaan anggaran Dinas PU terdakwa ikut membiayai kegiatan operasional Eldin.

"Lalu pada bulan Maret 2019 Samsul Fitri (orang kepercayaan Walikota Medan) menemui terdakwa di Hotel Aston Medan dan meminta bantuan uang kepada apabila sewaktu-waktu ada kebutuhan biaya operasional Walikota yang tidak ditanggung oleh APBD (dana non budgeter)," tutur Jaksa.

Jaksa Iskandar mengungkapkan, sebagai bentuk loyalitas terdakwa Ansyari kepada Walikota maka terdakwa meyanggupinya, lalu menyerahkan uang kepada Dzulmi Eldin melalui Samsul Fitri di bulan Maret, April, Mei dan Juni 2019 masing-masing sebesar Rp 20 juta.

"Demikian pula ketika ada kebutuhan operasional Eldin menghadiri undangan acara perayaan ulang tahun ke-30 “Program Sister City” antara Kota Medan dengan Kota Ichikawa yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 sampai dengan 18 Juli 2019 di Jepang," sebut Jaksa KPK.

Kata Jaksa, di mana rombongan terdiri dari Dzulmi Eldin, Rita Maharani, Samsul Fitri, Andika Suhartono, Fitra Azmayanti Nasution, Musaddad, Iswar S, Suherman, T. Edriansyah Rendy, Rania Kamila, Hafni Hanum, Tandeanus, Vincent Dan Amanda Syaputra Batubara, yang akan di fasilitasi oleh ERNI Tour &Travel.

Saat itu Samsul Fitri meminta kepada terdakwa untuk menyediakan sejumlah uang dan terdakwa Isa menyanggupinya. "Pada Juni 2019 Samsul Fitri melakukan penghitungan kebutuhan dana akomodasi kunjungan ke Jepang tersebut dan ternyata dana yang dibutuhkan adalah sebesar Rp1,5 miliar," ungkap Jaksa.

APBD kota Medan hanya Rp500 juta mengalokasikan kunjungan Dzulmi Eldin ke Jepang. Padahal saat itu harus segera membayar uang muka sebesar Rp800 juta kepada ERNI Tour & Travel.

"Atas perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," tandas Jaksa KPK.