Target Prabowo Swasembada Pangan 5 Tahun, Harus Libatkan Banyak Petani
Medan, IDN Times- Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia secepatnya menjadi negara swasembada pangan. Dia menyinggung hal itu dalam pidato pertamanya usai dilantik sebagai Presiden RI di Gedung MPR/DPR, Minggu (20/10/2024).
"Kita harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia, saya sudah memperlajari bersama pakar-pakar yang membantu saya, saya yakin paling lambat 4-5 tahun kita akan swasembada pangan. Bahkan, kita siap menjadi lumbung pangan dunia," kata Prabowo.
Ekonom asal Sumatra Utara Gunawan Benjamin mengatakan, jika ingin mencapai target tersebut Prabowo harus mengalokasikan anggaran yang besar untuk mencapai target tersebut. Yang berarti bukan hanya anggaran untuk pupuk, pestisida atau pengadaan kebutuhan sarana pertanian pada umumnya.
"Lebih dari itu pemerintah harus mampu menyediakan lahan, pembiayaan bagi petani, dan pembangunan industri pengolahan seperti upaya pemerintah untuk swasembada gula pasir," kata Benjamin.
1. Diharapkan bisa merangkul petani
Dosen Universitas Islam Sumatra Utara (UISU) mengatakan, bukan hanya pengembangan sektor pertanian di hilir saja, di hulu pemerintah juga harus membangun industri yang memproduksi pupuk atau pestisida. Dia juga berharap bisa merangkul petani.
"Hal ini membuat swasembada yang dicanangkan juga menghapus ketergantungan kita terhadap sejumlah bahan baku. Dan untuk mencapai swasembada pangan tersebut sebaiknya pemerintah lebih banyak menggandeng petani, dibandingkan hanya dengan mengandalkan industri untuk mencapai target swasembada itu sendiri," katanya.
2. Diharapkan lebih bersifat padat karya
Dia berharap dengan dilibatkannya banyak Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pertanian, program food estate itu nantinya lebih bersifat padat karya dibandingkan dengan padat modal. Namun dengan tetap mengedepankan upaya untuk menekan biaya produksi.
"Karena padat modal ini lebih unggul dari sisi biaya produksi yang bisa menciptakan harga yang lebih terjangkau bagi konsumen. Sementara pada karya punya keunggulan pemerataan pendapatan dan penciptaan lapangan pekerjaan di sektor pertanian," ucap alumni S2 UISU itu.
Selain itu pemerintah juga harus memikirkan kegagalan-kegagalannya. Tentunya disiapkan dalam bentuk anggaran.
"emerintah juga harus menyediakan anggaran kegagalan panen. Mengingat untuk swasembada kita membutuhkan lahan baru yang jelas menyisahkan potensi kegagalan panen. Dan saat gagal lahan tersebut harus tetap digunakan untuk bercocok tanam. Sampai nantinya lahan tersebut siap untuk bercocok tanam," katanya.
3. Pasar tanah air juga harus dilindungi
Pria yang juga tamatan S1 Universitas Gajah Mada itu mengatakan pemerintah harus paham betul bahwa swasembada ini adalah kemandirian pangan. Pasar juga harus dipikirkan.
"Bukan berarti dengan swasembada harga produk pertanian di tanah air akan lebih murah dari negara lain, sehingga pasar di tanah air harus dilindungi dari serbuan produk pertanian negara lain. Ada banyak komoditas pertanian yang memungkinkan untuk swasembada. Seperti beras, gula pasir, kedelai, daging sapi, jagung, hingga produk olahan susu," pungkasnya.
