Selama COVID-19 Terjadi Tren Pencurian Data Melalui Malware

Data adalah jenis kekayaan baru bangsa Indonesia, kini data lebih berharga dari minyak. Sehingga, dalam bidang pertahanan keamanan, Indonesia juga harus tanggap dan siap menghadapi perang siber.

Terjadinya pandemi COVID-19 saat ini turut mengakselerasi transformasi digital di
seluruh dunia. Indikasinya adalah terjadinya peningkatan yang signifikan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di kehidupan masyarakat. Peningkatan traffic internet dan maraknya penggunaan aplikasi daring turut dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melancarkan serangan siber, seperti malware, phising, SQL Injection, Hijacking, dan Distributed Denial of Service (DDOS).

Selama periode bulan Januari-November 2020, BSSN mendeteksi telah terjadi
serangan siber sebanyak lebih dari 423 juta serangan. Jumlah ini lebih banyak hampir tiga
kali lipat dibandingkan dengan jumlah serangan di periode yang sama pada tahun 2019.

"Adapun serangan menjadi tren dalam masa pandemi COVID-19 ini adalah pencurian data
melalui malware. Hal ini menjadi perhatian karena serangan yang terjadi di dunia maya dapat menyebabkan kerusakan dan terganggunya stabilitas di dunia nyata," ujar Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian.

SKSN merupakan amanat dalam ketentuan Pasal 94 ayat (1) huruf a Peraturan
Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi
Elektronik. Pasal tersebut menyatakan bahwa peran pemerintah dalam menetapkan strategi keamanan siber nasional merupakan bagian dari strategi keamanan nasional, yang di  dalamnya meliputi pembangunan budaya keamanan siber, yang mana penetapan strategi keamanan siber nasional tersebut ditujukan untuk melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum.

Strategi Keamanan Siber Nasional (SKSN) merupakan arah kebijakan nasional yang
memuat visi, misi, landasan pelaksanaan, peran pemangku kepentingan, dan fokus area
kerja dalam rangka menciptakan lingkungan strategis yang menguntungkan guna
mempertahankan dan memajukan kepentingan nasional di tingkat global melalui perwujudan keamanan siber nasional.

"Kedepannya, SKSN dapat digunakan sebagai acuan bersama seluruh pemangku kepentingan keamanan siber nasional dalam menyusun dan mengembangkan kebijakan keamanan siber di instansi masing-masing. Selain itu, strategi ini diharapkan mampu memicu peningkatan keamanan siber yang akan menumbuhkan potensi ekonomi digital di negara Indonesia," ungkapnya.

Menurut Hinsa, visi SKSN adalah dalam rangka mendukung Visi Pemerintah, yaitu: terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong dengan keamanan dan ketahanan siber nasional. Untuk mencapai visi tersebut, maka dilakukan upaya strategis secara aktif dan berkesinambungan yang dijabarkan menjadi 4 (empat) misi, yaitu: Pertama, melindungi sistem pemerintahan, infrastruktur informasi vital nasional, dan dampak sosial pada ruang siber.

Kedua, melindungi ekosistem perekonomian digital nasional dalam rangka meningkatkan
pertumbuhan dan inovasi.

Ketiga, membina kekuatan dan kemampuan dalam mengelola keamanan siber Indonesia
yang andal dan mempunyai daya tangkal.

Keempat, memajukan kepentingan keamanan siber nasional Indonesia dan mendukung
terciptanya ruang siber yang terbuka, aman, stabil, dan bertanggung jawab.

Menurutnya, pelaksanaan strategi keamanan siber Indonesia tidak hanya difokuskan pada
pemerintah, akan tetapi melibatkan semua unsur, yaitu pelaku usaha, akademisi, dan
masyarakat/komunitas yang disebut sebagai Quad Helix.

"Quad Helix dapat saling berinteraksi dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan strategi keamanan siber. Oleh  karenanya, peran dan tanggung jawab keamanan siber berada pada seluruh lapisan masyarakat. Kolaborasi keamanan siber nasional menjadi kunci utama dalam membangun ruang siber yang aman dan kondusif," pungkasnya.