Protes Galian C di Binjai, Anggota DPRD Sumut Rela Demo Sendirian

Dikonfirmasi di kediamannya Zainuddin Purba mengatakan, sejauh ini sudah berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Kapolres Binjai AKBP Nugroho Tri Nuryanto, terkait jalannya proses hukum Galian C Ilegal Bhakti Karya. 

"Kenapa bisa gak ada tersangka. Apakah sudah dipanggil saksi ahli? Saya juga akan minta ke Ketua DPRD Sumut agar menyurati Bapak Kapolda, saya akan melakukan aksi unjuk rasa tunggal di Mapolda. Saya jamin pasti dalam dua minggu atau tiga minggu ini, hal itu akan saya lakukan kalau tidak kepastian hukum," ujar Zainuddin, Jumat (20/9)

Dengan tegas, pria yang karab disapa Pak Uda akan aksi unjuk rasa tunggal ke Mapolres Binjai dalam sepakan ini. Hal ini dibuktikan dengan telah melayangkan pemberitahuan untuk rencana aksi ke Satuan Intelkam Polres Binjai. 

Aksi tunggal di Mapolres Binjai akan dilakukan selama dua hari, pada Selasa 24 September 2019 hingga Rabu 25 September 2019. Katanya, langkah ini wujud perhatian Pak Uda sebagai wakil rakyat dari Dapil Binjai-Langkat, untuk mencegah semakin banyaknya kerugian negara atas pengorekan tanah PTPN II yang masih berstatus HGU. 

"Intinya kita sampaikan aspirasi dari masyarakat, bukan mau jumpa langsung. Tahap awal saya akan unjuk rasa aksi orasi tunggal di Mapolres Binjai hari Selasa dan Rabu ini, bagaimana saya membela rakyat saya, sedangkan diri saya gak terbela saya, saya mau laga argumen di hadapan masyarakat dengan Kapolres Binjai. Ini konsep surat pemberitahuan kepada Kasat Intel Polres Binjai," katanya, yang juga dishare di akun media sosialnya.

Menanggapi tujuh orang yang dipulangkan pasca gerebek kedua dari Galian C Ilegal Bhakti Karya, tak mempermasalahkan. Katanya, biarkan masyarakat yang bisa menilai kinerja Polres Binjai yang melepas tujuh orang yang digerebek. 

"Kalau itu silahkan dilepas. Mereka (pekerja) harian cari makan, walaupun manual tetapi tetap bayar upeti sama pengusahanya. Saya tahu, malam alat beratnya jalan. Dikumpulin untuk mengelabui petugas, dipanggil tukang sekop. Pengusaha yang perlu ditangkap, tetapkan tersangka dan mengganti kerugian negara," ujarnya.

Tak hanya soal Galian C Ilegal yang dipertanyakan, tindaklanjut atas kasus pelemparan rumah pribadinya yang berdampak trauma pihak keluarga, hingga saat ini tak ada tindak lanjut dari Polres Binjai. Polres Binjai, hingga kini belum mengungkap pelaku teror rumah Zainuddin Purba.

Kanit V Intelkam, Aiptu Edi yang menerima surat yang dilayangkan Zainuddin Purba untuk unjuk rasa. Surat diantaarkan langsung orang kepercayaan Zainuddin Purba. "Oke terima kasih, kita telah terima surat Pak Uda," bebernya.

Sementara itu, Kapolres Binjai AKBP Nugroho Tri Nuryanto, melalui selulernya menegaskan pihaknya sudah sangat serius menindak lanjuti kasus galian C ilegal dan pelemparan rumah mantan Ketua DPRD Binjai. 

"Tetapkan tersangka itukan harus penuhi unsur. Sampai sekarang belum ada yang mengarah ke pengusaha," tambah Nugroho dari ujung selulernya. 

Disinggung Camat Binjai Selatan sudah diperiksa dan mengakui galian C tersebut milik warga berinisial A, Nugroho langsung menepis keterangan tersebut. "Mana ada camat bilang begitu. Suruh ke mari (polres) camatnya kalau dia mau bilang seperti itu," kata Nugroho. 

Terkait aksi yang akan dilakukan Zainuddin Purba, Nugroho tidak mempersoalkan hal tersebut. "Ya silakan saja dia aksi. Kalau saya tuan rumahnya tidak mau menemuinya kan gak ada masalah. Kalau dia mau datang silaturahmi sudah pasti saya terima," cetusnya. 

Untuk pelemparan rumah, tambah Nugroho, penyidik sudah menindak lanjuti secara maksimal. "Saya sudah turunkan penyidik. Tapi CCTV dia (Zainuddin) sudah lama mati. Tentunya kami harus cari cara lain untuk melidiknya. Kalau ditanya ada keterkaitan dengam galian C ya belum bisa kita pastikan," pungkasnya. 

Kanit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Polres Binjai Iptu Dedi, menerangkan 7 warga yang dibebaskan terkait galian C itu karena tidak memenuhi unsur. 

"Mereka menggali di sekitar lokasi atau di luar dari garis polisi. Pengakuan mereka baru kali itu menggali dan tidak ada yang menyuruh, hanya untuk kebutuhan makan. Hasil yang mereka dapat hanya Rp30-40 ribu per hari," tutur Dedi. 

Saat ini, lanjut Dedi, pihaknya sedang melakukan pemeriksaan terhadap operator alat berat. "Untuk mengarah ke pengusaha belum ada. Tapi siapa yang menyuruh mereka (operator) sudah ada titik terang," ungkapnya.

"Senin depan kita undang pihak PTPN 2. Nantinya kita akan panggil juga saksi ahli. Kasus ini tetap kita proses dan setiap langkah terus kami koordinasikan ke Polda Sumut," pungkasnya.