PPS Akhirnya Dilantik, Pilkada Binjai Akan Digelar 9 Desember 2020

Menyikapi keputusan tersebut, KPU Kota Binjai melanjutan tahapan Pilkada Kota Binjai 2020, dengan mengaktifkan kembali jajaran panitia penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan dan kelurahan.

"KPU RI pada dasarnya telah mengeluarkan SK tentang penetapan pilkada lanjutan. Artinya dasar hukum kami untuk mulai bekerja telah terbit," kata Komisioner KPU Kota Binjai, yang juga Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat, Robby Effendi Hutagalung, Senin (15/06).

Menurut Robby, jajaran penyelenggara Pilkada Kota Binjai 2020 sendiri, yang meliputi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), mulai aktif menjalankan tugasnya per 15 Juni 2020.

Katanya, tahapan lanjutan awal yang dilakukan KPU Kota Binjai ialah melantik 111 anggota PPS di lima kecamatan se-Kota Binjai secara bergelombang pada masing-masing kantor kecamatan.

"Pelantikan seluruh anggota PPS kita lakukan hari ini juga (Senin, 15/06/2020) dan mereka pun mulai aktif bekerja pasca dilantik. Dan diharapkan dapat menjalakan setiap tahapan dengan baik," terang Robby.

Diakuinya, pelantikan PPS akan memudahkan urusan administrasi, terutama terkait honorarium petugas penyelengara pemilu. Sehinga mulai bulan depan, mereka sudah bisa mendapatkan hak-haknya.

"Di sisi lain, kita juga sudah melakukan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Binjai, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Binjai, Pemerintah Kota Binjai, Polres Binjai, dan seluruh lembaga terkait," ujar Robby.

Terkait teknis pelaksanaan seluruh tahapan Pilkada Kota Binjai 2020, dia menyebut hal tersebut dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. "Kita tetap mewajibkan setiap penyelenggara pemilu untuk memakai masker, mencuci tangan sebelum dan setelah beraktifitas, menjaga jarak interaksi, serta rutin mengukur suhu tubuhnya," ucap Robby.

Secara khusus dia juga menghimbau seluruh penyelenggara pemilu di kecamatan dan kelurahan, agar bekerja dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

"Harus kita akui, tugas dan tantangan sebagai penyelenggara pemilu cukup berat. Namun kita harus tetap menjaga integritas dan profesionalitas. Apalagi keberadaan PPK dan PPS merupakan ujung tombak suksesi penyelenggaraan pemilu," tegas Robby.