KORNAS: KPK Harus Transparan Ungkap Korupsi Anak Buah Gubernur Bobby
Medan, IDN Times – Pegiat dari Kongres Rakyat Nasional (Kornas) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas dugaan korupsi pembangunan jalan yang menjerat sejumlah orang di Sumatra Utara. Terlebih, kasus itu menyeret Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Topan Obaja Putra Ginting, orang yang disebut-sebut sebagai ‘anak emas’ Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution.
KORNAS menduga kuat, korupsi pembangunan infrastruktur itu dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif.
Presidium KORNAS Sutrisno Pangaribuan mengatakan tertangkapnya Topan oleh KPK menunjukkan korupsi masih masif terjadi di Sumut. Terutama dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ).
Sutrisno masih ingat, saat debat kandidat Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumut 2024, Bobby sempat menyoroti soal buruknya infrastruktur jalan, sehingga ingin melakukan perbaikan.
“Namun ibarat pepatah menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. TOP (Topan) anak kesayangan dan orang kepercayaan Bobby, justru ingin jalan- jalan di Sumut tetap berlubang, dan tidak nyaman dilalui. KPK harus transparan ungkap korupsi ‘anak emas’ Gubernur Bobby,” kata Sutrisno dalam keterangan resmi, Selasa (1/7/2025).
1. KPK didesak memeriksa semua proyek PBJ di Sumut
Dugaan korupsi pembangunan jalan membuat kecurigaan publik mencuat. KORNAS menduga, korupsi juga terjadi pada PBJ lainnya di Sumut.
Sutrisno mendesak KPK memeriksa proyek pengadaan barang dan jasa. Khususnya yang berkaitan dengan infrastruktur.
“KPK juga harus memeriksa penyedia jasa konsultan dan konstruksi yang telah menang lelang. Semua lelang proyek yang telah selesai patut diduga ada hadiah atau janji sehingga dimenangkan oleh TOP,” kata nya.
KPK juga diminta mengungkap, siapa satu orang yang dilepaskan setelah sempat terjaring operasi tangkap tangan. “Beredar informasi bahwa orang yang dijadikan saksi tersebut diduga salah satu Kapolres di Sumut,” katanya.
2. KPK harus berani mengungkap siapa ‘orang besar’ yang punya peran di balik dugaan korupsi
Sutrisno juga mendesak, KPK mengungkap ‘orang besar’ yang punya andil dalam dugaan korupsi tersebut. Sehingga Topan bisa mengatur pemenang tender proek infrastruktur di Sumut.
“Kami juga mendesak, TOP berani jujur, terbuka atas semua tindakannya mengatur lelang proyek di Dinas PUPR Pemprov Sumut,” katanya.
3. Bobby didesak bertanggungjawab
KORNAS juga melontra kritik pedas atas dugaan korupsi itu. Mereka meminta Bobby bertanggungjawab atas tindakan Topan. Baik selama di Pemko Medan, atau pun Pemprov sumut.
“Topan tidak mungkin berani mengatur permainan suap dalam proyek infrastruktur tanpa sepengetahuan pimpinannya,” katanya.
KORNAS juga menantang KPK melakukan proses hukum yang transparan. “Warga Sumut menunggu keberanian dan keseriusan KPK untuk membongkar kasus ini secara transparan, terang benderang, dan tidak pandang bulu. Tidak ada perlakuan khusus kepada siapapun, dan apapun status dan kedudukannya,” pungkasnya.
