Kepala Dinas PUPR Sumut Dicopot Saat Jokowi Tinjau Jalan Rusak

Surat keputusan pencopotan Bambang baru diserahkan pada hari ini. Lantaran kata Safruddin, pada hari kamis libur.

"SK (pencopotan) diserahkan kepada Bambang melalui sekretaris," tutur Safruddin.

Gubernur Sumut menunjuk Marlindo Harahap sebagai Pelaksana Tugas Kadis PUPR. Marlindo sebelumnya, menjabat sebagai Kepala Bidang Pembangunan Dinas PUPR Sumut sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kadis PUPR Sumut, hingga ditetapkan Kadis PUPR Sumut definitif.

Kata Safruddin, pencopotan itu merupakan buntut pengerjaan infrastruktur jalan dan jembatan tahun jamak senilai Rp2,7 triliun.

"Di tahun 2022, realisasinya hanya 23 persen, hanya sebatas uang muka. Setelah Oktober 2022, amanat diberikan dikasih waktu 6 bulan, untuk memperbaiki kinerja. Kalau dihitung sudah 7 bulan lebih," jelas Safruddin.

Untuk diketahui pengerjaan mega proyek tersebut, tengah berjalan dilakukan PT Waskita Karya bersama KSO. Sedangkan, progres dikerjakan baru 38,08 persen.

Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Sumut, Arief S Trinugroho mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, akan membuka lelang jabatan Kadis PUPR Sumut.

"Dibebastugaskan, sudah kosong. Bambang ini, eselon II dan tunjangan kinerja masih melekat, setelah administrasi lengkap baru seleksi kita buka, kita masih evaluasi," ucap Arief.

Sementara itu, Anggota DPRD Sumut Hendro Susanto mengatakan, pencopotan Bambang harusnya dilakukan sejak tahun lalu.

“Rekomendasi mencopot Kadis PUPR sudah kami sampaikan sejak tahun lalu ke gubernur. Baik melalui rapat paripurna dalam pandangan akhir pansus LKPK maupun LPJP di tahun 2022. Kita sudah melihat dilapangan, sudah ngecek dilapangan, kadis tersebut terlalu banyak ngomong dibanding banyak kerja, menuntaskan apa yang menjadi tupoksinya,” kata Hendro.