Kejari Batam Terima Berkas Perkara 42 Tersangka Demo Rempang

Andreas menjelaskan, saat ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang memegang kasus tersebut tengah melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas perkara.

Setelah pemeriksaan kelengkapan berkas perkara dinilai sudah cukup, maka pihaknya akan melakukan tahapan selanjutnya. Namun, jika masih dinilai belum lengkap, maka berkas perkara akan dikembalikan kembali ke penyidik Polresta Barelang.

"Kalau sudah lengkap, maka langsung ke tahap selanjutnya. Tapi jika belum maka akan dikembalikan ke penyidik Polresta Barelang," ujarnya.

Tim Advokasi Solidaritas Nasional untuk Rempang beberapa waktu lalu juga telah mengajukan upaya praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Batam. Upaya itu diambil untuk menguji keabsahan penetapan penahanan puluhan tersangka.

Dalam praperadilan itu, puluhan masyarakat yang ditetapkan sebagai tersangka didampingi secara langsung oleh tim advokasi dari berbagai Non-Government Organization (NGO), antara lain YLBHI, YLBHI LBH Pekanbaru, Walhi, Walhi Riau, KontraS, Amnesty International Indonesia, Konsorsium Pembaruan Agraria dan Trend Asia.

Dari hasil praperadilan yang dipimpin oleh tiga hakim tunggal Edi Sameaputty, Yudith Wirawan dan Sapri Tarigan, menyatakan menolak seluruh permohonan yang diajukan tim advokasi.

"Mengadili dalam eksepsi, menyatakan eksepsi pemohon tidak dapat diterima. Menolak permohonan praperadilan untuk seluruhnya," kata Yudith Wirawan, Senin (6/11/2023).

Sementara itu, Direktur LBH Mawar Saron Batam yang juga termasuk dalam tim Advokasi Solidaritas Nasional untuk Rempang, Mangara Sijabat mengatakan, saat ini pihaknya masih fokus dalam mengawal proses hukum 30 masyarakat yang ditetapkan sebagai tersangka.

Sementara untuk 12 tersangka lainnya yang tidak ikut diperjuangkan Tim Advokasi Solidaritas Nasional untuk Rempang tersebut diketahui telah memiliki kuasa hukumnya sendiri.

"Kami kecewa dengan hasil praperadilan itu yang mana saat itu permohonan kami terhadap 30 tersangka ditolak secara keseluruhan. Bahkan tiga hakim tunggal yang memimpin persidangan tidak mempertimbangkan saksi ahli yang kami hadirkan untuk menguji keabsahan alat bukti pihak kepolisian. Saat ini kami masih terus mengawal proses hukum yang berjalan terhadap 30 masyarakat yang ditetapkan sebagai tersangka ini," kata Mangara.