ITDP Tetapkan Pekanbaru Kota Prioritas dalam Sistem Transportasi Publik Berbasis Bus Listrik
Pekanbaru, IDN Times - Kota Pekanbaru di Provinsi Riau ditetapkan sebagai salah satu dari 11 kota prioritas untuk mengimplementasikan sistem transportasi publik berbasis bus listrik secara menyeluruh oleh Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia.
Demikian dikatakan Direktur ITDP Asia Tenggara Gonggomtua Sitanggang dalam menyampaikan hasil studi dan rekomendasi tentang strategi reformasi dan peta jalan elektrifikasi transportasi publik untuk tiga kota penting di Indonesia, yaitu Pekanbaru, Surabaya dan Surakarta, Kamis (19/6/2025).
"Penetapan tersebut didasarkan pada hasil studi ITDP yang menyebutkan untuk menjangkau minimal 30 persen populasi kota, Pekanbaru membutuhkan sedikitnya 499 unit bus listrik berbagai ukuran (kecil, sedang dan besar)," ujar Gonggomtua.
Menurutnya, Pekanbaru memiliki sejumlah keunggulan strategis sehingga dipilih sebagai kota percontohan nasional elektrifikasi transportasi publik sebagai angkutan massal yang efisien, terjangkau dan ramah lingkungan.
"Salah satu alasannya adalah Pekanbaru telah memiliki sistem transportasi massal mandiri sejak 2009, menjadi kota pertama di Indonesia yang menetapkan Perda Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum Massal," tuturnya.
1. 5 poin penting
Gonggomtua mengatakan, dalam studi yang dilakukan oleh pihaknya, ada 5 poin penting. Pertama, implementasi penuh bus listrik di tiga kota, yakni Pekanbaru, Surabaya dan Surakarta.
"Berpotensi menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 66,67 persen pada tahun 2040 dibandingkan dengan skenario Business-as-Usual," katanya.
Poin kedua, penggunaan bus listrik yang dikombinasikan dengan perubahan model kontrak di tiga kota tersebut, berpotensi menurunkan kebutuhan subsidi per bus hingga 30 persen, dibandingkan dengan penggunaan bus konvensional.
"Ini membuktikan bahwa elektrifikasi transportasi publik adalah langkah strategis yang tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga memberikan efisiensi biaya yang signifikan. Sehingga memperkuat daya saing dan keberlanjutan sistem layanan transportasi secara keseluruhan," ujar Gonggom.
Lalu poin ketiga, ITDP mengestimasi target elektrifikasi penuh di Pekanbaru, Surabaya dan Surakarta, membutuhkan investasi awal yang cukup besar. Kebutuhan pengadaan bus listrik dan infrastuktur pengisian daya di ketiga kota itu diperkirakan mencapai Rp2,45 triliun hingga 2036. Namun, investasi ini dapat menghasilkan manfaat sosial dan ekonomi, seperti pengurangan kasus penyakit pernafasan.
"Selain itu, estimasi Benefit-Cost Ratio (BCR) atau Rasio Manfaat-Biaya di ketiga kota tersebut, menunjukkan hasil positif antara 1,38 hingga 2,17, yang berpotensi mengurangi 745 kasus tuberkulosis dan pneumonia hingga 2040 melalui elektrifikasi transportasi publik," tuturnya.
Kemudian poin keempat, elektrifikasi transportasi publik masih memerlukan dukungan fiskal dan kepastian regulasi dari pemerintah pusat. Terutama untuk memastikan ketersediaan armada yang memadai di setiap kota dengan cakupan layanan dan headway yang optimal. Kepastian komitmen penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) untuk angkutan umum perkotaan juga perlu ditegaskan secara nasional.
"Meskipun biaya operasional per kilometer (BOK/ km) bus listrik di Surabaya, Surakarta dan Pekanbaru berpotensi lebih rendah dibanding bus konvensional, rencana penambahan armada di ketiga kota membuat kebutuhan subsidi terhadap APBD justru berpotensi meningkat dibanding tahun anggaran 2024/ 2025. Tanpa dukungan fiskal dari pemerintah pusat atau sumber pembiayaan alternatif, porsi subsidi elektrifikasi terhadap APBD di Pekanbaru dapat melampaui porsi belanja transportasi publik di kota-kota seperti DKI Jakarta dan Semarang yang saat ini berada pada kisaran 3 sampai 5 persen. Padahal, kedua kota tersebut secara konsisten sudah memiliki komitmen tinggi terhadap penyelenggaraan transportasi publik," terangnya.
"Di Surabaya dan Surakarta, alokasi anggaran tahunan untuk penyelenggaraan transportasi publik dengan bus listrik meningkat hampir tiga kali lipat, dari sekitar 1 menjadi 3 persen dari APBD per tahun," sambungnya.
Terakhir poin kelima, Kota Pekanbaru menjadi contoh positif sebagai salah satu kota di Indonesia yang mengelola layanan transportasi publik secara mandiri tanpa skema buy the service (BTS) dari pemerintah pusat.
"Kota Pekanbaru juga telah menetapkan anggaran minimal 5 persen dari APBD untuk transportasi publik melalui peraturan daerah," jelasnya.
2. Ini harapan ITDP Indonesia
Gonggomtua menambahkan, ITDP Indonesia berharap hasil studi tersebut dapat dijadikan referensi oleh Kementerian Perhubungan dalam menyusun kebijakan teknis dan regulasi nasional. Termasuk rencana penyusunan regulasi di tingkat nasional tentang peta jalan elektrifikasi transportasi publik perkotaan maupun panduan teknis perencanaan elektrifikasi transportasi publik perkotaan.
"ITDP Indonesia berkomitmen untuk terus mendampingi kota-kota di Indonesia dalam menyusun kebijakan dan rencana aksi yang mendorong mobilitas berkelanjutan. Transformasi ini tidak dapat berjalan sendiri. Dibutuhkan kerja sama lintas sektor dan komitmen jangka panjang dari semua pihak. Kami percaya bahwa hasil studi ini dapat menjadi pijakan penting bagi transformasi sistem transportasi publik yang lebih ramah lingkungan, inklusif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat," tambahnya.
3. Beberapa target utama dalam menyelesaikan permasalahan
Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada Kementerian Perhubungan Ahmad Yani dalam acara itu menyampaikan, saat ini elektrifikasi transportasi publik telah memasuki babak awal mulai dikembangkannya berbagai layanan transportasi publik dengan kendaraan listrik, baik yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan, Pemerintah Daerah, maupun sektor swasta.
"Dengan semangat kolaborasi dan visi yang sama, kita mampu menciptakan sistem transportasi yang lebih hijau demi bumi kita yang lestari. Setiap langkah kecil kita hari ini adalah warisan bersih bagi generasi mendatang," ucapnya.
Ahmad Yani juga menuturkan, bahwa menindaklanjuti kegiatan hari ini, Kementerian Perhubungan mempunyai beberapa target utama dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan sub sektor transportasi darat.
"Salah satunya mendorong keberlanjutan kerjasama bersama ITDP, ViriyaENB (Visi Indonesia Raya Emisi Nol Bersih) dan stakeholder lainnya dalam melanjutkan studi-studi yang mendukung pencapaian transportasi hijau. Diantaranya termasuk peta jalan transformasi kawasan perkotaan yang ramah pejalan kaki dan pesepeda atau kota berorientasi transit dan peta jalan elektifikasi kendaraan barang berbasis jalan," tuturnya.
4. Tiga bus listrik dioperasikan hari ini
Walikota Pekanbaru Agung Nugroho yang juga hadir dalam kegiatan itu mengatakan, bahwa studi ITDP menjadi acuan penting dalam merancang kebijakan jangka panjang untuk mendorong transformasi sistem transportasi kota.
"Kami berkomitmen menjadikan hasil studi ini sebagai acuan kebijakan. Tidak hanya sebagai laporan, tapi akan kami realisasikan melalui Perda dan penganggaran dalam APBD," kata Agung.
Sebagai langkah nyata, ia mengumumkan bahwa tiga unit dari sembilan bus listrik yang telah tiba di Pekanbaru akan mulai dioperasikan pada Kamis sore ini. Ini menjadi bagian dari target jangka panjang Pemerintah Kota Pekanbaru untuk mencapai elektrifikasi penuh transportasi umum paling lambat pada 2033.
"Alhamdulillah, sore nanti InsyaAllah akan diluncurkan tiga unit bus listrik. Ini awal dari langkah besar kita menuju target 100 persen elektrifikasi angkutan umum di Pekanbaru," ujarnya.
Agung turut menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, khususnya dalam hal pendanaan dan penyusunan regulasi yang mendukung. Ia menilai keterlibatan pusat krusial mengingat keterbatasan APBD daerah.
Inisiatif ini diharapkan mampu menurunkan tingkat polusi udara sekaligus mendorong pergeseran masyarakat dari kendaraan pribadi ke transportasi publik yang berkelanjutan.
5. Pentingnya sinergi antara reformasi layanan dan elektrifikasi transportasi publik
Disisi lain, mewakili lembaga yang mendukung mobilitas berkelanjutan dan rendah emisi, Direktur Eksekutif ViriyaENB Suzanty Sitorus menekankan pentingnya sinergi antara reformasi layanan dan elektrifikasi transportasi publik.
"Elektrifikasi kendaraan harus diiringi dengan perbaikan sistem transportasi publik yang menyeluruh. Kombinasi keduanya adalah kunci untuk menciptakan layanan yang lebih adil, berkelanjutan dan rendah emisi, terutama di kawasan perkotaan yang memiliki penduduk lebih banyak dan dengan kebutuhan mobilitas yang tinggi," jelasnya.
"Kami melihat, studi ini sebagai langkah strategis yang tidak hanya memberikan arah kebijakan bagi pemerintah daerah, tetapi juga mendorong pembelajaran konkret bagi kota-kota di Indonesia. ViriyaENB berkomitmen untuk terus mendukung inisiatif menuju emisi nol bersih yang membawa manfaat nyata bagi lingkungan dan masyarakat," sambungnya.
