Inflasi Sumut Tertinggi di Indonesia, Andil Kenaikan Harga Pangan
- Wilayah Sumut menjadi penyuplai bagi provinsi sekitar, menambah tekanan terhadap ketersediaan komoditi pangan. Infrastruktur yang belum optimal turut memperburuk situasi, dengan tingginya margin perdagangan dan pengangkutan beras.
- Pemerintah Provinsi Sumut bersama TPID melaksanakan 11 langkah penanganan inflasi melalui pasar murah, pembagian bahan pangan gratis, bundling beras SPHP, dan sidak pasar berdasarkan prinsip 4T. Infrastruktur transportasi dan logistik harus diperbaiki untuk menurunkan biaya distribusi.
- Peningkatan produktivitas komoditas pangan utama perlu menjadi prioritas melalui penyediaan benih unggul, irigasi, akses pem
Medan, IDN Times - Inflasi di wilayah Sumatera Utara pada September 2025 mencapai 5,32 persen, tertinggi di Indonesia. Pengamat ekonomi USU, Wahyu Ario menyoroti hal tersebut disebabkan kenaikan harga komoditas pangan seperti cabai merah, bawang merah, beras, dan daging ayam ras.
"Tekanan inflasi ini muncul akibat meningkatnya permintaan seiring pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menjangkau 930 ribu penerima manfaat melalui 322 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sementara targetnya masih 1.742 unit. Kenaikan konsumsi pangan dari program tersebut memperbesar permintaan terhadap beras, ayam, dan cabai," katanya pada IDN Times, Selasa (7/9/2025).
1. Wilayah Sumut yang juga menjadi penyuplai bagi provinsi sekitar
Dari sisi pasokan, wilayah Sumut yang juga menjadi penyuplai bagi provinsi sekitar seperti wilayah Riau dan Aceh, menambah tekanan terhadap ketersediaan komoditi pangan.
Kondisi infrastruktur yang belum optimal turut memperburuk situasi, dimana jalan baru mencapai 72,76 persen sehingga biaya transportasi dan waktu distribusi meningkat. Selain itu, tingginya margin perdagangan dan pengangkutan (MPP) beras sebesar 24,35 persen dengan rantai pasok empat tahap menunjukkan efisiensi distribusi yang rendah. Kombinasi faktor-faktor tersebut menyebabkan inflasi Sumut melonjak signifikan.
Meski demikian, langkah cepat Pemerintah Provinsi Sumut bersama TPID patut diapresiasi. Pemerintah segera melaksanakan 11 langkah penanganan inflasi melalui pasar murah, pembagian bahan pangan gratis, bundling beras SPHP, dan sidak pasar berdasarkan prinsip 4T (tepat lokasi, komoditi, sasaran, dan waktu).
"Kepemimpinan Gubernur Sumut juga menunjukkan empati terhadap kondisi masyarakat dan komitmen menjaga daya beli. Sinergi lintas sektor diperkuat melalui pelibatan BUMD seperti PD AIJ, PT Dhirga Surya, dan PT PPSU untuk mengelola stok pangan, sementara strategi jangka panjang difokuskan pada pembangunan ekosistem pangan berkelanjutan bersama kelompok tani dan pemerintah kabupaten/kota. Koordinasi dengan BI, BPS, Bulog, dan Satgas Pangan menunjukkan tata kelola yang transparan dan akuntabel," jelas ekonom asal Sumut ini.
2. Infrastruktur transportasi dan logistik harus segera diperbaiki
Ke depan, menurutnya pengendalian inflasi perlu diarahkan pada langkah-langkah struktural agar lebih berkelanjutan. Peningkatan produktivitas komoditas pangan utama perlu menjadi prioritas melalui penyediaan benih unggul, irigasi, dan akses pembiayaan petani.
"Infrastruktur transportasi dan logistik harus segera diperbaiki agar rasio jalan mantap meningkat hingga minimal 85 persen untuk menurunkan biaya distribusi," ucap Ario.
3. Reformasi rantai pasok juga dinilai penting guna menekan MPP
Reformasi rantai pasok juga dinilai penting guna menekan MPP, misalnya dengan memperpendek jalur distribusi melalui digitalisasi perdagangan dan pembentukan Regional Food Hub oleh BUMD.
Selain itu, penguatan sistem pemantauan harga berbasis digital akan membantu deteksi dini gejolak harga, sedangkan kolaborasi dengan perguruan tinggi seperti USU dapat mendukung analisis berbasis riset dan kebijakan berbasis bukti.
"Melalui kombinasi langkah cepat dan reformasi struktural ini, Sumatera Utara berpotensi menjadi model daerah yang tangguh dan adaptif dalam menjaga kestabilan harga serta kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.
