Hatta Ridho: Aspek Perpajakan Harus Jadi Perhatian dalam Dana Desa

Kata pengampu mata kuliah di Administrasi Publik FISIP USU ini, ada empat hal yang harus diperhatikan perangkat desa dalam aspel perpajakan. Pertama, melakukan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kemudian melakukan penghitungan pemotongan dan pemungutan pajak. Lalu, melaksanakan pelaporan pajak.

“Hal ini harus dilakukan secara cermat, karena kalo terjadi kesalahan dalam penghitungan, Pemotongan  dan Pemungutan pajak akan menimbulkan hutang pajak dan hutang pajak tidak dianggarkan dalam APBDes, ini harus diantisipasi dan dihindari terjadinya kesalahan,” ujar Ridho, Rabu (16/12/2020).

Ridho juga tidak menampik soal peran penting universitas atau perguruan tinggi dalam memberikan pemahaman soal aspek perpajakan. Salah satu langkahnya adalah dengan melakukan pengabdian masyarakat.

Seperti yang sering dilakukan FISIP USU kepada masyarakat. Sebagai akademisi, Ridho sering terjun langsung bersosialisasi soal aspek perpajakan. Baru-baru ini, Ridho menjadi  pembicara dalam Diskusi dan Konsultasi tentang Aspek Perpajakan Dana Desa di Aula Kantor Desa Maridal II, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang.

“Pengabdian masyarakat ini penting dilakukan. Sehingga perangkat desa dan masyarakat tahu akan pentingnya aspek perpajakan. Ini juga dilakukan untuk transparansi penggunaan anggaran. Pendampingan dan sinergi dengan perguruan tinggi sangat pentikng dilakukan dalam mengaplikasikan dan memberikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat,” terangnya.

Kepala Desa Marindal II Jufri Antono mengapresiasi langkah perguruan tinggi dalam hal pendampingan dan sosialisasi. Kata Jufri, pendampingan perguruan tinggi ini harusnya lebih digalakkan.

“Akademisi dan kampus lebih memahami aspek teoritis dan ilmiah, kami juga berharap agar di masa mendatang program pengabdian kepada masyarakat dari USU hendaknya lebih banyak dilakukan lagi. Ini juga semakin meningkatkan perbaikan dalam manajemen pemrintahan desa,” pungkasnya.