Ganjar-Mahfud Janji Perjuangkan Tanah Adat dan Hak Pekerja di Batam
Batam, IDN Times - Calon Wakil Presiden nomor urut tiga, Mohammad Mahfud Mahmodin atau Mahfud MD singgung persoalan pekerja hingga perampasan tanah adat saat berkunjung ke Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Minggu (4/2/2024).
Mahfud MD hadir ke Kota Batam di dampingi dua juru kampanye (Jurkam) nasional dari Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Jenderal TNI (Purn), Muhammad Andika Perkasa dan Komjen Pol (Purn) Gatot Eddy Pramono.
Saat kunjungan ini, Mahfud menyinggung beberapa persoalan yang terjadi di kalangan masyarakat, beberapa diantaranya terkait masih banyaknya pekerja di Batam yang diperlakukan tidak adil hingga soal perampasan tanah adat.
1. Mahfud dapati laporan pekerja di Kota Batam diperlakukan tidak adil
Dalam orasi kebangsaannya di lapangan Temenggung Abdul Jamal, Kota Batam, Mahfud menyampaikan bahwa dirinya mendapati banyak laporan terkait persoalan pekerja.
Ia menjelaskan, berdasarkan dari hasil catatannya, Mahfud mendapati adanya lapiran perlakuan-perlakuan yang tidak adil terhadap kaum pekerja di Kota Batam.
“Oleh sebab itu, kebutuhan rakyat Batam tentang kesejahteraan para pekerja di tempat-tempat industri baik yang merupakan investasi asing, maupun investasi dalam negeri akan kita tertibkan dan luruskan semuanya,” kata Mahfud.
2. Mahfud sebut banyak tanah adat di Kepri yang dirampas
Dikesempatan yang sama, pasangan Calon Presiden (Capres), Ganjar Pranowo ini juga menyinggung terkait banyaknya permasalahan tanah adat yang dirampas oleh pemerintah.
Bahkan, dalam kunjungannya ini Mahfud menegaskan bahwa di Provinsi Kepri banyak tanah-tanah masyarakat adat yang dirampas. Seperti halnya yang saat ini terjadi di Pulau Rempang yang sedang digodok menjadi kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City.
“Saya tahu juga, di sekitar Kepuluan Riau banyak tanah-tanah masyarakat adatnya yang dirampas dan diduduki secara tidak benar. Ini semua juga sudah menjadi perhatian dari pasangan Ganjar-Mahfud yang telah meneruskan dalam 21 program unggulan,” tegasnya.
3. Mahfud MD : Rezim jahat tidak selamat dari masyarakat yang ingin demokrasi
Tidak hanya itu, Mahfud juga menyinggung kehancuran sebuah rezim yang dianggap jahat, dikarenakan keinginan masyarakat yang menginginkan demokrasi untuk tetap berjalan dengan baik.
Mahfud menerangkan sebuah rezim yang lahir dengan cara mencurangi demokrasi, tidak akan diberi berkah.
“Rezim yang lahir dengan cara curang tidak akan diberi berkah. Pada saatnya akan digilas oleh rakyatnya yang menginginkan demokrasi,” ungkapnya.
Mahfud juga menyinggung mengenai kondisi saat ini dan menyebut adanya upaya pemindahan kekuasaan, tanpa melalui proses demokrasi yang semestinya.
“Kekuasaan itu bergilir sehingga tidak boleh ada satu kekuasaan yang dipertahankan dan diperjuangkan dengan cara curang,” tutupnya.
