Gagalkan Omnibus Law, Besok Massa AKBAR Sumut akan Kepung Gedung DPRD

Kata Martin, penolakan itu bukan tanpa alasan. Begitu banyak pasal di dalam Omnibus Law yang sama sekali tidak berpihak kepada hak-hak rakyat.

Mereka terus menyuarakan penolakan. Bagaimanapun, Omnibus Law harus digagalkan.

“Secara prinsip, dari segala aspek, kami sangat menolak semua isi dari Omnibus Law Cipta Kerja ini. Karena yang kami yakini dan sudah kami pelajari, Omnibus Law ini sama sekali tidak bertujuan mengangkat harkat dan martabat rakyat Indonesia. Hanya memberikan karpet merah bagi investasi untuk mengeruk dan menindas rakyat Indonesia,” ujar Martin.

Akbar Sumut juga menyoroti soal aksi represifitas aparat keamanan dalam penanganan massa penolak Omnibus Law di sejumlah daerah. Ini menunjukkan pemerintah tidak lagi memberikan kesempatan kepada rakyat yang menyuarakan hak-haknya.

“Saat rakyat bergerak untuk menggagalkan omnibus law, justru pemerintah melalui aparat keamanan menghalang-halangi niat rakyat menyampaikan aspirasinya,” ujarnya.

Sorotan mereka, kekerasan itu memakan korban. “Ini sangat kita kutuk dan kecam keras karena telah menghalang-halangi rakyat. Dengan segala risiko kami dari AKBAR Sumut siap untuk turun dan siap semua konsekuensinya,” ujarnya.

Bagi AKBAR Sumut, pengesahan Omnibus Law adalah bentuk penghianatan pemerintah terhadap rakyatnya. Pemerintah tidak lagi menjamin kesejahteraan atas rakyatnya.

Bagi Martin, harusnya pemerintah fokus pada penanganan COVID-19. Bukan malah mencari kesempatan di saat masyarakat fokus untuk tidak tertular COVID-19.

“Ini adalah bentuk penghianatan terhadap amanat terbentuknya republik Indonesia. Di mana ketika pandemik, pemerintah bukannya fokus dalam menjamin kesehatan rakyat, pemerintah malah getol menyediakan karpet merah terhadap investor melalui Omnibus Law. Serta tetap menjalankan pilkada. Ini sebenarnya yang dikecewakan. Pemerintah malah melakukan tindakan yang tidak bertujuan menyelamatkan rakyat, justru malah semakin menindas,” tegasnya.