FGD di Medan: Penanganan Hoaks Tak Sekadar Butuh Regulasi, tapi Literasi
- Upaya menghadapi hoaks tidak cukup hanya dengan regulasi
- Neil menegaskan kegiatan ini diharapkan menjadi tonggak lahirnya kebijakan publik yang lebih preventif, inklusif, dan berorientasi pada ketahanan informasi nasional.
- Kementerian Kominfo mencatat 11.357 disinformasi
Medan, IDN Times- Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) bersama BBC Media Action kembali menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Menggagas Peta Jalan Penanganan Mis-Disinformasi di Indonesia” di Hotel Grand Mercure, Medan, Kamis (18/9/2025). FGD ini merupakan bagian dari program Public Interest Media and Healthy Information Environments (PIMHIE), yang dirancang untuk menyusun peta jalan nasional dalam menghadapi misinformasi, disinformasi, hingga manipulasi informasi asing (Foreign Information Manipulation and Interference/FIMI).
FGD ini dihadiri berbagai stakeholder mulai dari media, akademisi, pemerintah dan lainnya. Ketua Bidang Media Digital dan Penyiaran Mastel, Neil R. Tobing, menjelaskan bahwa setelah pertemuan perdana di Jakarta, kali ini Medan dipilih sebagai lokasi forum untuk memperluas perspektif dan merangkul suara dari luar Jawa.
“Kenapa kita ke Medan? Karena memang Medan merupakan salah satu barometer nasional untuk melihat bagaimana arus informasi. Baik berita maupun entertainment yang terjadi di Medan. Kita juga mau melihat bagaimana tingkat misinformasi dan disinformasi di Medan. Karena ini menjadi acuan juga bagi kami nanti dalam penyusunan peta jalan. Kira-kira, program-program apa yang layak. Bukan hanya di Jawa, tapi juga mendapatkan inspirasi dan menangkap aspirasi dari warga Medan," ujar Neil, Kamis (18/9/2025).
1. Upaya menghadapi hoaks tidak cukup hanya dengan regulasi
Lebih dari sekadar forum diskusi, Neil menegaskan kegiatan ini diharapkan menjadi tonggak lahirnya kebijakan publik yang lebih preventif, inklusif, dan berorientasi pada ketahanan informasi nasional.
Menurutnya mencegah misinformasi dan disinformasi tidak cukup sebatas regulasi, tapi literasi harus ditingkatkan. "Memang banyak misinformasi dan disinformasi yang terjadi akibat ketidaktahuan dari warga. Makanya, dalam pembuatan road map ini, kita tidak boleh berfokus hanya pembuatan regulasi. Regulasi penting. Karena, regulasi kita sendiri tidak seperti negara lain yang belum lengkap. Tapi, yang lebih penting itu sebenarnya bagaimana warganet itu aktif dengan kemampuan, dengan literasi yang dia miliki, sehingga dia dapat menggunakan media itu secara baik dan inklusif. Sehingga tidak membahayakan pihak lain," tambahnya.
Untuk itu selain regulasi, literasi media itu menjadi kegiatan yang penting bagi kita semua, terutama Kota Medan, untuk ditingkatkan. Karena memang, secara nasional aja sudah rendah.
"Saya gak tahu kalau di Medan. Tapi secara nasional kita malu juga, kita masih di bawah negara-negara anggota ASEAN. Kita mencoba FGD ini menjadi sarana untuk menggali berbagai informasi, tantangan, yang dihadapi oleh Kota Medan, khususnya dalam penanganan misinformasi dan disinformasi.
Menurutnya dengan berbagai informasi ini, nanti kami akan menyampaikan konsep road map misinformasi dan disinformasi ke pejabat yang berkepentingan di Jakarta. Selanjutnya mereka berencana audiensi dengan Komdigi, Lemhannas, dan KSP.
"Setelah itu dapat diterima, nanti itu akan ada follow up action. Misalnya dalam bentuk regulasi atau dalam gerakan literasi digital nasional. Dan, tentunya Kota Medan dan Provinsi Sumatera Utara jadi partisipan aktif. Tahun ini kita membuat road map. Tahun depan kita targetnya bagiamana road map ini menjadi bagian dari Prolegnas," bebernya.
2. Kementerian Kominfo mencatat 11.357 disinformasi
Data terbaru menunjukkan urgensi tersebut. Indonesia memiliki lebih dari 212 juta pengguna internet atau 77 persen populasi, namun masih rentan terhadap hoaks. Kementerian Kominfo mencatat 11.357 disinformasi beredar sepanjang 2023, didominasi isu politik, kesehatan, dan SARA.
FGD Jakarta sebelumnya menyoroti lima tantangan utama kesenjangan literasi digital, regulasi yang cenderung represif, fragmentasi kelembagaan, rapuhnya media arus utama, serta dominasi platform asing. Dari situ lahir lima pilar roadmap penguatan ekosistem informasi tangguh, tata kelola platform dan regulasi, infrastruktur & standar teknis, kerja sama internasional, serta riset dan inovasi.
"Banyak juga dimanfaatkan untuk kepentingan jualan obat-obatan ilegal. Ini kan merugikan masyarakat. Kemudian, kalau kita lihat dalam Pilpres, Pilkada, selalu heboh, selalu menggunakan media untuk menghasut, menciptakan echo chamber effect. Akhirnya terjadi polarisasi dalam masyarakat," tambahnya.
3. Disinformasi bersifat lintas batas
Neil menambahkan, regulasi yang ada masih cenderung ex-post atau reaktif. “Padahal yang dibutuhkan adalah mekanisme ex-ante, pencegahan sejak dini. Disinformasi tidak bisa diatasi hanya dengan teknologi, melainkan lewat literasi kritis, tata kelola yang kuat, dan kolaborasi lintas sektor,” tegasnya.
Senada, Head of Project BBC Media Action, Helena Rea, yang hadir secara daring, menekankan dimensi global dari persoalan ini. “Disinformasi bersifat lintas batas. Karena itu, pendekatan Indonesia harus melibatkan masyarakat luas sekaligus memberi kontribusi bagi upaya regional dan global membangun ekosistem informasi yang sehat,” katanya.
FGD di Medan menghadirkan beragam pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, akademisi, komunitas literasi, organisasi cek fakta, jurnalis, hingga asosiasi profesi. Mereka menyampaikan masukan strategis agar roadmap nasional tidak sekadar menekankan aspek penindakan, tetapi juga pencegahan, edukasi publik, serta dukungan nyata bagi media berkualitas.
