DLHK Sumut dan Yayasan PETAI Bahas Dinamika Tutupan Lahan 17 Tahun
Medan, IDN Times- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Sumatera Utara bersama Yayasan Pesona Tropis Alam Indonesia (PETAI) menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas hasil awal Kajian Spasial Tutupan Lahan Sumut periode 2006–2023. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya kolektif dalam merumuskan kebijakan pengelolaan lahan yang berbasis data, inklusif, dan berkelanjutan.
FGD ini resmi dibuka oleh Normalia Zubair, S.STP, yang hadir mewakili Kepala DLHK Sumut. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya partisipasi aktif dari seluruh peserta untuk memperkuat substansi kajian.
“Proses ini adalah bagian dari ikhtiar kita bersama untuk memastikan bahwa tata kelola tutupan lahan di Sumatera Utara dibangun atas dasar kolaborasi dan keilmuan,” ujar Normalia.
1. Kolaborasi lintas sektor
Diskusi strategis ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, antara lain perwakilan dari instansi pemerintah, Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH), Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL), akademisi dari Fakultas Kehutanan USU, serta berbagai lembaga swadaya masyarakat.
Keberagaman latar belakang peserta diharapkan memperkaya sudut pandang dan memperdalam dialog lintas sektor, terutama dalam menghadapi kompleksitas perubahan tutupan lahan yang terus berlangsung.
2. Sorotan para narasumber
Dua narasumber utama turut memberikan pemaparan dalam FGD ini. Tumpak Dolok Siregar dari DLHK Sumut menggarisbawahi berbagai tantangan nyata dalam menjaga tutupan lahan, seperti meningkatnya alih fungsi lahan, lemahnya pengawasan di lapangan, dan disharmoni dalam penataan ruang.
Sementara itu, Dr. Bejo Slamet dari Fakultas Kehutanan USU menegaskan nilai penting kajian spasial ini sebagai alat ilmiah untuk memantau dinamika perubahan tutupan lahan.
“Kajian ini dapat menjadi fondasi penyusunan dokumen REDD+ tingkat provinsi, serta mendukung pencapaian target-target lingkungan strategis,” jelas Bejo
3. Kajian tutupan lahan tidak bisa dipandang sekadar sebagai isu teknis
Direktur Eksekutif Yayasan PETAI, Masrizal Saraan, menekankan bahwa kajian tutupan lahan tidak bisa dipandang sekadar sebagai isu teknis, tetapi merupakan refleksi dari dinamika sosial, ekonomi, dan kebijakan.
“Kami ingin membangun narasi kolektif tentang pengelolaan bentang alam yang lebih baik. Kajian ini kami dorong menjadi dasar bagi kebijakan tata kelola lahan yang adaptif dan kolaboratif, terutama dalam konteks krisis iklim dan agenda FOLU Net Sink 2030,” paparnya.
Melalui forum ini, diharapkan terbentuk pemahaman bersama mengenai pola dan tren perubahan tutupan lahan di Sumatra Utara dalam hampir dua dekade terakhir. Hasil diskusi akan digunakan sebagai masukan utama dalam penyempurnaan dokumen kajian, yang kelak menjadi rujukan penting bagi kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan di tingkat provinsi.
