Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
IDN Ecosystem
IDN Signature Events
For
You

Dalih Pemerataan Pembangunan, Edy Dukung Daerah Tapanuli Jadi Provinsi

Calon Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmyadi saat berkampanye di Kabupaten Humbang Hasundutan, Kamis (22/11/2024). (Tim Edy - Hasan)

Humbanghasundutan, IDN Times – Calon Gubernur Sumatra Utara berjanji mendukung pemekaran  Sumatra Utara menjadi beberapa provinsi. Salah satunya adalah Provinsi Tapanuli.

Bagi Edy, pemekaran itu harus dilakukan untuk mempercepat pemerataan pembangunan. Menyusul Sumatra Utara yang begitu luas dengan komposisi 22 kabupaten/kota saat ini.

Pemekaran ini menjadi salah satu cita – citanya. Lantaran sampai sekarang pemerintah pusat belum mencabut moratorium pemekaran daerah baru di Indonesia hingga saat ini.

1. Kalau pembangunan merata, kesejahteraan rakyat berpotensi meningkat

Calon Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmyadi saat berkampanye di Kabupaten Humbang Hasundutan, Kamis (22/11/2024). (Tim Edy - Hasan)

Dukungan Provinsi Tapanuli mekar dari  Sumut tersebut ditegaskan Edy Rahmayadi saat hadir pada kampanye akbar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas) nomor urut 3, Oloan Paniaran Nababan-Junita Rebeka Marbun, di Lapangan Merdeka Lintong Nihuta, Kecamatan Lintong Nihuta, Humbahas, Kamis (21/11/2024) siang. Dihadapan 10 ribuan massa, Edy mengungkap alasan pentingnya pemekaran. Dia mengklaim, ini bukan tujuan politis.

"Pemekaran ini, tidak lain bertujuan untuk percepatan dan pemerataan pembangunan dan mensejahterakan masyarakatnya," jelasnya.

Edy Rahmayadi membandingkan Sumut dan DKI Jakarta. Kalau di Sumut dipimpin Gubernur dan Wakil Gubernur beserta 33 Kabupaten/Walikota. Sedangkan Jakarta dipimpin Gubernur dan Wakil Gubernur beserta 4 Wali Kota saja.

"Jakarta punya uang (APBD) Rp 90 triliun. Tapi Sumatera Utara, hanya punya uang Rp 13,5 triliun, menangani 16 juta jiwa dari 33 kabupaten dan kota," ucap Edy Rahmayadi yang hadir bersama istri Nawal Lubis.

2. Sebelum pemekaran, daerah Tapanuli harus dipersiapkan secara matang

Cagub dan Cawagub Sumut nomor urut 2 Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala menutup debat ketiga di Tiara Convention Centre, Rabu (13/11/2024) (IDN Times/Prayugo Utomo)

Pun begitu, sebelum pemekaran dilakukan, kawasan Tapanuli harus dipersiapkan secara matang. Infrastruktur seperti pembangunan gedung pemerintah provinsi baru, sarana pendidikan, sarana kesehatan harus disiapkan dengan baik.

"Harus disiapkan pendidikannya, kesehatan gedung pemerintah disiapkan, untuk semua tuntutan untuk jadi pemekaran jadi provinsi baru," tegas Edy Rahmayadi.

Bila Tapanuli menjadi provinsi baru di Indonesia, sebut Edy Rahmayadi, akan didukung potensi alam yang besar di sektor pertanian dan perkebunan, termasuk di Kabupaten Humbahas. Kemudian memiliki objek wisata super prioritas, yakni Danau Toba.

Hal itu, mampu mendorong kesejahteraan masyarakatnya. "Harus jadi yang unggul dan maju dan berkelanjutan, terkhusus dalam pendidikan, kesehatan, infrastruktur, peternakan, pertanian, perkebunan dan pariwisata, khusus di danau toba kita ini," ungkapnya.

3. Edy juga pernah mengamini pemekaran provinsi Sumatra Tenggara

Cagub dan Cawagub Sumut nomor urut 02 Edy Rahmayadi dan Hasan saat debat Pilkada Sumut, Rabu (30/10/2024) (IDN Times/Prayugo Utomo)

Saat Edy menjabat, dirinya juga pernah membahas wacana pembentukan provinsi Sumatra Tenggara. Rencana pembentukan provinsi ini akan menggabungkan beberapa kabupaten kota di Sumut. Mulai dari Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Padangsidimpuan, Padanglawas, Padanglawas Utara dan Mandailing Natal. Rencanya Kota Padangsidimpuan akan dijadikan sebagai ibukota provinsi.

Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi yang ditanyai soal pemekaran pun memberikan komentar. Namun kata Edy harus tetap memerhatikan regulasi yang ada m."Silakan saja. Tidak ada yang melarang, kecuali regulasi yang ada," kata Edy, Kamis (20//2024).

Edy juga merujuk pada moratorium yang diberlakukan pemerintah pusat. Kata Edy, pihaknya tidak akan menghalangi rencana pemekaran itu. Namun dia juga mengingatkan hal yang cukup penting."Rencana ini sah-sah saja. Asalkan pemerintah dan masyarakat siap," pungkasnya.

Belum lama ini, dia juga mendukung Nias menjadi provinsi baru. Kata dia Nias punya sumber daya alam yang baik.

Share
Topics
Editorial Team
Prayugo Utomo
Arifin Al Alamudi
Prayugo Utomo
EditorPrayugo Utomo
Follow Us