Banyak yang Belum Dapat Bantuan, Warga di Simalungun Mulai Mengeluh
Simalungun, IDN Times - Sejumlah warga di Simalungun mulai mengeluhkan bantuan yang belum kunjung diterima dari pemerintah di tengah dampak virus corona atau COVID-19 yang telah dialami. Ada warga mengaku tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sementara aktivitas suami sebagai penarik ojek online dan istri sebagai penjual gorengan.
Seperti pasangan suami istri, S Hasibuan dan istrinya T Sidabutar warga Nagori Simpang Pane, Kecamatan Panombean Pane, Kabupaten Simalungun ini menuturkan, setelah mendapat informasi mengenai adanya bantuan dari pemerintah, mereka sempat mendatangi pangulu atau kepala desa. Hanya saja, upaya itu tidak membuahkan hasil.
"Pangalu mengaku sudah terdata semua, sementara kami belum mendapat batuan. Padahal itu kami harapkan," jelasnya.
Nasib dan keluhan yang sama dirasakan warga di kawasan objek wisata Parapat. Berkisar satu bulan pasca merebaknya COVID-19, kegiatan jasa angkutan Danau Toba tidak jalan dan membuat kebutuhan pokok sulit terpenuhi.
"Bagaimana kita bisa hidup karena satu bulan tidak ada uang masuk. Pemerintah sendiri tak kunjung menyalurkan bantuan," kata Natal Sirait seorang pengemudi kapal tradisional.
1. Pemkab Simalungun berjanji bantuan segera disalurkan
Bupati Simalungun JR Saragih memastikan bantuan kepada warga yang terdampak pandemik Covid 19 segera disalurkan. Hal itu ditegaskan bupati melalui Sekretaris Daerah (Sekda), Mixnon Andreas Simamora.
Mixnon Simamora mengatakan, pemerintah daerah saat ini sedang melakukan verifikasi data warga penerima bantuan sehingga penyalurannya tepat sasaran dan tidak tumpang tindih. Menurut Mixnon, ada sekitar 150.000 warga terdampak pandemi COVID-19 yang diprioritaskan akan menerima bantuan dari pemerintah kabupaten provinsi dan pusat.
2. Pemkab ekstra hati-hati mendata warga
Sesuai Data Terpadu Keluarga Sosial (DTKS) atau Basis Data Terpadu (BDT) jumlah warga miskin atau tidak mampu sebanyak 83 ribu orang, dan pemberian bantuannya akan ditanggulangi oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah pusat. Sedangkan warga tidak mampu yang terdampak COVID-19 akibat kehilangan pekerjaan atau akibat di PHK aau dirumahkan, yang usahanya tutup, sehingga perekonomiannya terpuruk sebanyak 71 ribu orang.
Mixnon menambahkan, Bupati Simalungun JR Saragih sudah memastikan bahwa bantuan dari Pemkab Simalungun kepada warga yang terdampak COVID-19 di luar dari yang sudah terdata di DTKS akan segera disalurkan memang pemerintah daerah harus ekstra hati-hati dalam menentukan penerima bantuan supaya tepat sasaran dan tidak tumpang tindih atau bantuan yang diterima warga jadi double.
"Sementara warga yang benar-benar membutuhkan justru tidak menerimanya," ujar Mixnon.
Dia menambahkan bantuan berupa sembako atau dalam bentuk lainnya bagi warga tidak mampu terdampak COVID-19 yang tidak terdata dalam DTKS, selain berasal dari Pemkab Simalungun juga berasal dari pemerintah desa atau bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD)
3. Verifikasi data sedang berjalan
Humas Tim Gugus Tugas Penanggulangan COVID-19 Simalungun, Akmal H Siregar menambahkan saat ini pemerintah daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sedang melakukan verifikasi data penerima bantuan dari Pemkab Simalungun sehingga penerima bantuannya tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.
"Saat ini camat dan kepala desa sedang melakukan verifikasi data untuk penerima bantuan dari Pemkab Simalungun karena penentuan penerima bantuan membutuhkan ketelitian sehingga tim harus bekerja dengan hati-hati sehingga tidak tumpang tindih sudah menerima bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, namun masih menerima bantuan dari pemerintah daerah ketelitian pendataan untuk menghindari penyimpangan penyalurannya," kata Akmal.
