Bank Sumut Targetkan Proses Kredit Perumahan Hanya 3 Hari
Medan, IDN Times - Bank Sumut menegaskan komitmennya dalam mendukung percepatan Kredit Program Perumahan (KPP). Dengan kesiapan 233 unit kerja di seluruh daerah, Bank Sumut memastikan implementasi program ini bisa berjalan serentak mulai 15 Oktober 2025, bertepatan dengan peluncuran Sistem Informasi Kredit Perumahan (SIKP) oleh Presiden Prabowo di Surabaya.
Langkah ini diklaim bisa memangkas hambatan pembiayaan sektor perumahan sekaligus membuka akses lebih luas bagi masyarakat dan pengembang lokal.
1. Proses kredit ditarget rampung hanya tiga hari
Direktur Bisnis dan Syariah Bank Sumut, Syafrizalsyah, menegaskan bahwa seluruh infrastruktur layanan dan sumber daya manusia sudah disiapkan untuk memastikan proses pengajuan KPP berjalan cepat dan efisien.
“Seperti yang kami sampaikan di hadapan Pak Menteri, kami menargetkan proses pengajuan antara calon debitur dan bank rampung maksimal dalam tiga hari kerja. Ini bentuk nyata komitmen kami untuk memberikan layanan cepat, mudah, dan murah bagi masyarakat,” ujar Syafrizalsyah dalam keterangan resmi, Sabtu (11/10/2025).
Bank Sumut juga telah melakukan sosialisasi intensif ke berbagai pihak, termasuk pengembang dan pelaku UMKM sektor perumahan. Produk KPP ini dinilai sangat strategis, terutama bagi pengembang lokal yang potensial namun sering terkendala akses pembiayaan formal.
2. Pemerintah pusat dorong Bank Sumut jadi pelopor KPP
Dukungan Bank Sumut disambut positif oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Dalam acara Sosialisasi KPP di Medan, Jumat (10/10), ia menantang Bank Sumut untuk menjadi pelopor pelaksanaan KPP di tingkat daerah.
“Kalau Bank Sumut bisa hadir dengan layanan cepat dan bunga murah, rakyat pasti pilih bank daripada rentenir,” tegas Maruarar.
Ia menilai kehadiran Bank Sumut sebagai BUMD memiliki posisi strategis untuk memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan di daerah. Maruarar juga menekankan pentingnya kolaborasi antara bank, pemerintah daerah, dan pengembang agar program ini benar-benar menyentuh masyarakat luas.
KPP sendiri memiliki dua skema utama. Sekema pertama (sisi supply) untuk pengembang, kontraktor, atau toko bahan bangunan dengan plafon hingga Rp5 miliar. Kemudian skema 2 (sisi demand) untuk pelaku UMKM sektor perumahan dengan plafon hingga Rp500 juta, dengan bunga subsidi 5 persen.
Dengan dua skema ini, pemerintah berharap ekosistem pembangunan dan pembiayaan rumah rakyat bisa berjalan seimbang — antara ketersediaan pasokan dan daya beli masyarakat.
3. Pemprov Sumut dorong percepatan pembangunan 20 ribu unit rumah
Gubernur Sumut Bobby Nasution menegaskan bahwa Pemprov Sumut berkomitmen penuh mendukung percepatan realisasi Program Tiga Juta Rumah. Ia mendorong seluruh pemangku kepentingan, termasuk OPD dan pemerintah kabupaten/kota, agar segera menindaklanjuti kebijakan nasional ini melalui penyederhanaan perizinan, pemberian insentif, dan kolaborasi aktif dengan perbankan.
“Seluruh pihak harus aktif mengambil langkah konkret untuk mengejar target ini. Tujuannya jelas, menyediakan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Bobby.
Saat ini, dari total kuota 20 ribu unit rumah subsidi di Sumut, sudah terealisasi sekitar 8.200 unit. Masih ada lebih dari 11 ribu unit yang harus dikejar. Karena itu, Bobby meminta Bank Sumut dan para pengembang terus memperkuat sinergi agar proses akad kredit semakin mudah dijangkau oleh masyarakat.
Selain KPP, Bank Sumut juga berkomitmen memperluas akses kredit melalui program KPR subsidi FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan). Dengan tambahan kuota 5.000 unit, Bank Sumut menyiapkan sejumlah insentif bagi nasabah, di antaranya bebas biaya administrasi, provisi, dan akad untuk perumahan yang dikembangkan anggota REI (Real Estate Indonesia).
Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati turut menjelaskan bahwa KPP berbeda dari KUR umum. “Debitur masih bisa mengakses KPP meskipun memiliki kredit komersial, selama status kolektibilitasnya lancar,” terangnya.
