15 Tahun Pembunuhan Munir, Beranikah Jokowi Tuntaskan Kasus?
IDN Times/Prayugo Utomo
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
“Munir....Apakah engkau telah tersenyum di alam sana. Atau, masihkah kau menangis sama dengan daulat pelaziman pada ketidakadilan. Yang disuarakan di panggung-panggung perjuangan,”
Puisi yang dilantangkan massa, menjadi pengawal aksi refleksi 15 Tahun pembunuhan Munir Said Thalib. Semua massa serentak mengenakan topeng Sang Pejuang Hak Asasi Manusia itu.
Mencuri perhatian setiap pengendara yang melintas di kawasan Tugu Titik Nol Kota Medan. Puisi yang dikemas dalam teatrikal menggambarkan bagaimana Munir dibunuh dengan racun saat berada di dalam pesawat, penerbangan menuju Amsterdam, Belanda.
Sajak puisi membuat merinding siapapun yang mendengar. Suara lirih pembaca puisi, ditambah tetarikal dramatis membuat suasana semakin hanyut.
7 September selalu menjadi peringatan bagi pegiat HAM. Kasus Munir, dianggap belum tuntas. Suara protes untuk mengungkap siapa dalang di balik pembunuhan terus ada.
Hanya Pollycarpus Budhari Prijanto, kru Garuda Indonesia, yang saat ikut dalam penerbangan itu divonis menjadi pelaku pembunuhan. Dia dihukum 14 tahun penjara. Namun akhirnya dinyatakan tidak bersalah dan bebas murni pada 29 Agustus 2018.
Aksi refleksi di Kota Medan digagas oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sumatera Utara. Lembaga non pemerintah yang juga dipelopori oleh Munir.
1. Pemerintah masih absen dalam kasus Munir
IDN Times/Prayugo UtomoMassa yang hanya berjumlah belasan tak menjadi halangan. Semangat mereka membara. Satu per satu mereka bergantian berorasi. Menyampaikan proses lantang terhadap pemerintah.
Koordinator Badan Pekerja KontraS Sumut Amin Multazam Lubis mengatakan, setelah 15 tahun berlalu, pemerintah dianggap absen dalam kasus pembunuhan Munir.
“Negara harus menuntaskan kasus pembunuhan Munir. Bukti-bukti yang ada harus dikumpulkan dan dibawa ke pengadilan. Dokumen Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) telah menunjukkan jika ada keterlibatan negara dalam pembunuhan Munir. Tapi sampai saat ini negara belum berani mengungkap, siapa dalang sebenarnya,” ungkap Amin disela aksi.
2. Masyarakat harus merawat ingatan atas kasus pembunuhan Munir yang menjadi bukti belum tegaknya keadilan
IDN Times/Prayugo UtomoDi sela aksinya, massa bertopeng Munir juga membagikan bunga kepada pengguna jalan. Bunga itu adalah bentuk duka mendalam belum tuntasnya kasus pembunuhan Munir.
Dengan bunga serta stiker Munir, KontraS ingin warga Kota Medan terus mengingat konspirasi pembunuhan itu.
“sebagai warga sipil khususnya di Kota Medan kita ingin terus merawat ingatan, bahwa keadilan atas kasus Munir belum juga tertuntaskan,” ungkap Amin.
Baca Juga: 15 Tahun Berlalu dengan Tanda Tanya, 5 Hal Tentang Pembunuhan Munir
3. "Negara masih berutang di atas nyawa Munir"
IDN Times/Prayugo UtomoAmin mendesak agar pemerintah bisa menuntaskan kasus Munir. Jika tidak, negara dianggap terus merawat sejarah buruk karena membiarkan ketidakadilan.
“Negara sampai hari ini masih berutang di atas nyawa Munir,” tukasnya.
Bagi Amin, pembangunan demokrasi masih berada dalam bayang-bayang pelanggaran HAM.
4. Penyelesaian kasus HAM hanya dagangan politik sebelum Pemilu
IDN Times/IstimewaAmin juga menegaskan, jika kasus-kasus pelanggaran HAM dijadikan dagangan politik. Kemauan elit untuk menuntaskan kasus hanya sebatas ucapan. Terutama menjelang Pemilihan Umum (Pemilu).
“Pada kenyataannya, setelah Pemilu belum menjadi prioritas negara. Baik di kubu 01 dan 02 pada Pemilu yang lalu. Hanya menjual isu HAM sebagai dagangan politiknya,” tegasnya.
5. Komitmen Jokowi dalam penuntasan kasus Munir masih dipertanyakan
IDN Times/Prayugo UtomoKomitmen Presiden Joko Widodo dalam penuntasan kasus Munir dipertanyakan. Dalam periode keduanya, Jokowi didesak untuk menuntaskan kasus itu.
Pemerintah selama ini memang dianggap tidak serius dalam penyelesaian kasus Munir. Termasuk membuka misteri di mana keberadaan dokumen TPF.
“Jadi bagi kami negara memang penyelesaian kasus HAM hanya gimmick politik. Tidak ada keseriusan dalam penanganannya,” pungkas Amin
Masih menjadi tanda tanya besar. Apakah negara punya kemauan menuntaskan kasus Munir?
Baca Juga: Terkait Papua, KontraS : Pemerintah Harus Sikapi Oknum Intoleran
