Perlindungan Berbasis Desa Dinilai Efektif Tekan Angka Kekerasan Anak
Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Arist Merdeka Sirait, berbincang dengan Wagub Musa Rajekshah saat diterima kunjungannya di Medan, Selasa (24/5/2022) (Istimewa/IDN Times)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Medan, IDN Times- Pemerintah Provinsi Sumatra Utara (Pemprov Sumut) berkomitmen mengurangi angka kasus kekerasan pada anak. Oleh karena itu, Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah sepakat dengan Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) untuk membangun perlindungan berbasis anak dan desa.
"Upaya-upaya untuk menekan kasus kekerasan kepada anak sudah dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatra Utara. Namun masih saja Sumut berada di delapan besar dalam jumlah kasus kekerasan terhadap anak," ujar Ijeck, sapaan akrab Musa Rajekshah, saat menerima kunjungan Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), Arist Merdeka Sirait di Rumah Jabatan Wagub Sumut, Selasa (24/5/2022).
1. Ijeck ingatkan agar semua pihak bisa terlibat dalam menekan angka kasus kekerasan anak
Ilustrasi kekerasan seksual terhadap perempuan (IDN Times/Arief Rahmat)Selain itu, Wagub Ijeck juga mengajak semua pihak dari lembaga perlindungan anak, dinas terkait maupun kepala daerah di kabupaten/kota termasuk para orang tua untuk membantu menurunkan jumlah kasus kekerasan terhadap anak.
"Kita pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Jadi ini harus ada kesadaran dari masyarakat khususnya keluarga. Karena kalau tidak ini akan menjadi masalah yang besar ke depan," katanya.
Bukan hanya itu, berdasarkan pengalaman Wagub saat mengelola perusahaan sawit milik keluarganya bahwa dengan membentuk play group di desa juga membantu anak-anak agar terhindar dari upaya-upaya di luar kendali orangtuanya. Bahkan, katanya, jika perlu dana desa juga bisa digunakan untuk membantu pembangunan perlindungan berbasis desa tersebut.
Lebih lanjut Wagub juga mengatakan bahwa bangsa ini bangsa yang besar. Mental anak harus disiapkan dengan baik. Untuk itu ia berharap kepada seluruh orangtua untuk memberikan perhatian khusus kepada anak.
Baca Juga: Baru Bebas, Residivis di Aceh Kembali Perkosa Anak di Bawah Umur
2. Program-program yang berbasis pedesaan dan kekeluargaan dinilai efektif turunkan angka kasus kekerasan
Ilustrasi tindak kekerasan anak. (IDN Times/Sukma Shakti)Sementara itu, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), Arist Merdeka Sirait menyambut baik komitmen Wagub Sumut untuk peduli dalam menurunkan angka kasus kekerasan kepada anak. Program-program yang berbasis pedesaan dan kekeluargaan sangat membantu menyelesaikan kasus kekerasan terhadap anak.
"Saya kira tidak berlebihan jika di setiap desa itu ada kader-kader perlindungan anak. Seperti yang saya sampaikan tadi bagaimana membangun perlindungan anak berbasis desa atau kampung. Kemudian juga gerakan perlindungan anak berbasis komunitas," ucapnya.
3. Arist menyebutkan penegakan hukum kekerasan pada anak jangan hanya diserahkan kepada polisi
Ilustrasi kekerasan anak (IDN Times/Sukma Shakti)Dikatakan Arist, Pemprov Sumut sudah melakukan upaya-upaya dalam meminimalisir kasus kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu, kedepannya ia meminta kepada pemerintah daerah melalui Wagub Sumut untuk ikut menguatkan masyarakat desa agar desa benar-benar ramah anak.
"Ini komitmen kami dengan Wagub. Mudah-mudahan berjalan dengan baik. Karena dari pengalaman empirik kami dengan membangun perlindungan anak berbasis desa dan keluarga bisa mengurangi. Jangan hanya menyerahkan penegakan hukum kepada polisi," ucap Arist.
Baca Juga: [BREAKING] Diduga Jual Kulit Harimau, Eks Bupati Bener Meriah Diciduk
