Korupsi Renovasi Museum, Eks Kadisdik Tebingtinggi Dituntut 6,5 Tahun
Ilustrasi tindak pidana korupsi. (IDN Times/Mardya Shakti)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Medan, IDN Times - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Edwin Lumbantobing menuntut eks Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Tebingtinggi, Pardamean Siregar selama 6 tahun 6 bulan penjara dan denda sebesar Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan.
"Meminta majelis hakim supaya menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Pardamean Siregar selama 6 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan," kata Jaksa Penuntut Umum dari Kejari Tebingtinggi dalam sidang online di Ruang Cakra IV Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan, Senin (27/6/2022).
1. Terbukti melakukan korupsi pekerjaan Renovasi Gedung Museum Kota Tebingtinggi
Ilustrasi Perjanjian. IDN Times/Sukma ShaktiTerpidana korupsi 5 tahun penjara ini dianggap terbukti melakukan korupsi pekerjaan Renovasi Gedung Museum Kota Tebingtinggi Tahun Anggaran (TA) 2019 yang merugikan negara sebesar Rp266 juta.
Selain itu, Pardamean Siregar juga dituntut untuk membayar uang pengganti (UP) sebesar Rp133.457.000. Apabila tidak membayar uang pengganti dan harta bendanya tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun.
Baca Juga: Kisah Adly, Mantan Pemakai Kini Jadi Konselor Rehabilitasi Narkoba
2. Rekanan dituntut 6 tahun penjara
Ilustrasi korupsi (IDN Times/Mardya Shakti)Edwin juga menuntut Wakil Direktur (Wadir) CV Bima Mitra Sakti (BMS), Suryanto selama 6 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan. Rekanan ini juga dituntut untuk membayar UP sebesar Rp133.457.000 subsider 2 tahun penjara.
"Perbuatan kedua terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana," ucap JPU di hadapan Hakim Ketua, Sulhanuddin.
3. Negara mengalami kerugian sebesar Rp266 juta
Ilustrasi korupsi (IDN Times/Sukma Shakti)Dalam dakwaan JPU Edwin dan Rumanti Sagala, pada tahun 2019, Dinas Pendidikan Kota Tebingtinggi memperoleh Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp2 miliar untuk kegiatan pekerjaan Renovasi Gedung Museum.
"Selanjutnya, Wali Kota Tebingtinggi melimpahkan wewenang kepada SKPD Dinas Pendidikan Kota Tebingtinggi dan menetapkan terdakwa Pardamean Siregar selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)," ujar JPU.
Kemudian, terdakwa Suryanto selaku Wadir CV Bimo Mitra Sakti berdasarkan akta notaris Febry Wenny Nasution ditunjuk selaku rekanan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 425/3154/ Disdik-TT/K-L/VIII/2019 pada 8 Agustus 2019, terhadap pekerjaan Renovasi Gedung Museum TA 2019 pada Disdik Kota Tebingtinggi.
"Suryanto memang ada melaksanakan pekerjaan Renovasi Gedung Museum selama 150 hari. Namun, hasil pekerjaan tidak sesuai dengan isi kontrak," kata Edwin. Berdasarkan hasil laporan auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumut, negara mengalami kerugian sebesar Rp266 juta.
Baca Juga: Kisah Mistis Kursi Mr. Robert di Mess PTPN 4 Pabatu, Pindah Sendiri
