Tito Tegur Daerah yang Belum Realisasikan 100 Persen NPHD Pilkada
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menko Polhukam Hadi Tjahjanto usai Rapat Koordinasi Pilkada Serentak 2024 wilayah Sumatra di Medan (IDN Times/Doni Hermawan)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Medan, IDN Times- Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengimbau kepada pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota untuk segera merealisasikan anggaran Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Sejauh ini ada provinsi yang sudah merealisasikannya 100 persen, namun banyak juga yang belum.
"Kalau pemilu pakai APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) gak terlalu sulit. Kalau Pilkada, pengalaman saya APBD harus digedor satu-satu untuk memastikan uangnya jalan.
Saya sudah minta 40 persen dicairkan dari anggaran 2023 dan tahun anggaran 2024 dianggarkan 60 persen," kata Tito.
1. Baru 85 pemerintah daerah yang realisasikan anggaran 100 persen
Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraaan Pilkada Serentak 2024 (IDN Times/ Doni Hermawan)Pada kesempatan itu Tito membeberkan rinci data penyerapan NPHD untuk Pilkada 2024 untuk seluruh provinsi di Sumatra. Dia juga menegur daerah yang belum merealisasikan 100 persen NPHD dan memberikan apresiasi kepada yang sudah merealisasikannya.
"Semua sudah menandatangani NPHD. Tapi yang sudah merealisasikan 100 persen baru 85 pemda. Yang kurang dari 100 persen 79 pemda," kata Tito.
Secara nasional total anggaran NPHD untuk KPUD sebesar Rp28,75 triliun dan Rp7,07 triliun di antaranya untuk Sumatra. Sementara realisasinya untuk Sumatra sebesar Rp5,61 triliun.
Sedangkan untuk Bawaslu untuk Sumatra sebesar Rp2,35 triliun dengan realisasi Rp1,73 triliun. Sedang TNI Rp292,70 miliar dengan realisasi Rp142,50 miliar. Dan untuk Polri Rp811,09 miliar dengan realisasi Rp446,54 miliar.
2. Sumut sudah realisasikan 100 persen, tapi kabupaten/kotanya belum seluruhnya
Pendanaan Pilkada Provinsi Sumatra Utara dari NPHD (IDN Times/Doni Hermawan)Salah satu daerah di Sumatra yang sudah merealisasikannya 100 persen adalah Sumatra Utara. Baik untuk KPUD, Bawaslu, TNI dan Polri.
"Meski sudah terserap 100 persen di provinsi, tapi masih banyak daerah yang belum terealisasi 100 persen. Ini harus dikejar karena sudah masuk tahapan inti Pilkada," kata Tito.
Sejauh ini baru 2 kabupaten/kota yang sudah merealisasikan 100 persen anggaran untuk semua elemen. Keduanya adalah Kabupaten Karo dan Kota Pematangsiantar.
Salah satu daerah yang realisasi NPHD-nya masih minim adalah Kota Medan. Saat ini Medan masih belum merealisasikan anggaran Rp49 miliar untuk KPUD, 15 miliar untuk Panwaslu dan masih 0 untuk Polri dan TNI.
"Kepala daerah ada yang tidak melaksanakannya (penyerapan anggaran) karena habis masa jabatannya 2023. Bola panas dilempar ke Pj," kata Tito.
Tito juga mengatakan Provinsi Sumut merupakan wilayah dengan jumlah Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) tertinggi di Sumatera, yaitu 11 juta jiwa. Dirinya juga meminta Pemerintah Daerah setempat untuk terus mendorong partisipasi pemilih di daerah masing-masing.
3. Pemprov Sumut telah merealisasikan 100 persen NPHD
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menko Polhukam Hadi Tjahjanto usai Rapat Koordinasi Pilkada Serentak 2024 wilayah Sumatra di Medan (IDN Times/Doni Hermawan)Sementara itu Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni menyampaikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut telah merealisasikan 100 persen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada Serentak 2024.
Pemprov Sumut telah mengalokasikan dana hibah tersebut, antara lain kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp705 miliar, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebesar Rp223 miliar, Polri Rp49 miliar dan TNI sebesar Rp22 miliar.
"Dan untuk Kabupaten/Kota di Sumut, secara keseluruhan rata-rata sudah merealisasikan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)," ucap Fatoni.
Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 wilayah Sumatra digelar Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan di Medan, Selasa (9/7/2024).
Baca Juga: Menko Hadi Minta BSSN dan Kominfo Kawal Keamanan Siber Hadapi Pilkada