Pembangunan Kota Medan Dinilai Tak Punya Grand Planning yang Jelas
Kondisi Warenhuis sebelum dilakukan penggusuran oleh Pemko Medan (IDN Times/Prayugo Utomo)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Medan, IDN Times - Sebagai salah satu kota metropolitan, arus investasi dan pembangunan di Kota Medan mengalir deras. Ekonomi pun terus tumbuh. Namun, kondisi itu justru di sisi lain mendatangkan masalah. Kaum marginal semakin terpinggir, serta lingkungan semakin rusak.
Pemerhati Ekonomi Politik, O.K Ikhsan mengatakan, investasi dan pembangunan yang massif di Kota Medan, sejauh ini masih lebih mementingkan pemodal, ketimbang aspek hukum, ekologi serta lingkungan, dan yang paling utama adalah masyarakat di dalamnya. "Ini semua terjadi karena pemimpin Kota Medan yang sebelumnya, tidak memiliki grand planning dan visi pembangunan Kota Medan yang jelas," kata Ikhsan, Kamis (22/10/2020).
Dia menilai, kepemimpinan di Kota Medan pasca orde baru sampai saat ini nyaris tak ada perubahan. Para pemimpin di kota ini masih dibayangi oleh kepentingan golongan dan menggunakan cara-cara lama dalam membangun kota. Tak heran jika model-model tersebut justru bermuara pada sikap koruptif para pemimpin dan pejabat di Pemko Medan yang tersandung kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang seperti halnya kasus alih fungsi lahan PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan lainnya.
1. Pemimpin Kota Medan tak bisa berkonsentrasi dengan baik dalam konteks pembangunan
Personel gabungan saat mendengarkan arahan dari Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin Siregar, di Lapangan Merdeka Medan (IDN Times/Fadli Syahputra)Ikhsan menambahkan, bahwa pemimpin Kota Medan tak bisa berkonsentrasi dengan baik dalam konteks pembangunan, termasuk permasalahan birokrasi dan administrasi yang tidak efektif.
"Sama aja dengan model pembangunan Orde Baru. Pemko Medan terlihat lebih mementingkan kepentingan pemodal untuk membangun, karena mereka sudah terbiasa dengan pola dan gaya kepemimpinan sebelumnya. Terus terbawa sampai sekarang," ungkapnya.
Dia mencontohkan, proses pembangunan megaproyek milik Podomoro. Sebelumnya, proyek itu mendapat penolakan keras dari warga dan pemerhati lingkungan karena diyakini dapat merusak lingkungan, dan dibangun di tepi sungai. Izin proyek itu juga dipertanyakan.
Pemerhati lingkungan bahkan mencurigai, ada kongkalikong dalam pengurusan AMDAL proyek itu. Tapi proyek terus jalan dan sebagian telah beroperasi. Pemerintah Kota Medan terlihat lebih suka investasi masuk dengan cepat, tanpa memikirkan dampak negatifnya terhadap lingkungan dan masyarakat.
Aspek hukum seperti 'dikangkangi' demi alasan-alasan pembangunan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan kota Medan terlihat semakin kapitalistik. Akibat dari semua itu, kaum marginal jadi terpinggirkan dan ketimpangan sosial semakin lebar. Investor justru makin berkuasa mengontrol pemerintah. Atas dasar pembangunan, pemodal bisa mengeksploitasi lingkungan. Padahal, pembangunan itu harus atas dasar keadilan dan transparan. Akhirnya timbul masalah atau malapetaka klasik lain.
"Banjir adalah salah satu malapetaka yang terjadi di depan mata kita saat ini, karena kegagalan pemerintah dalam mengorganisir dan menentukan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan," papar Akademisi Universiti Utara Malaysia ini.
Baca Juga: Sah! KPU Tetapkan DPT Pilkada Medan 1.601.001 Jiwa
2. Integritas pemimpin Kota Medan perlu dipertanyakan
IDN Times/IstimewaIkhsan menambahkan selain itu pembiaran dan tebang pilih terhadap proyek-proyek pembangunan lainnya yang tidak memiliki IMB. "Bahkan terkadang ini menjadi ladang pungli bagi oknum-oknum tertentu, termasuk dari unsur pemerintahan," ungkapnya.
Dampak lebih jauh dari itu, praktik korupsi dan pungli sudah semacam hal biasa di Medan. Pungli nyaris terjadi di segala sektor, di jalanan, di pasar-pasar, di proyek-proyek hingga instansi pelayanan publik. Hal itu justru masih terjadi sampai saat ini.
Ikhsan menilai, adanya praktik curang semacam itu, karena memang Kota Medan krisis kepemimpinan. Integritas pemimpin Kota Medan perlu dipertanyakan. Hal itu menandakan bahwa pemimpin Kota hampir tak memiliki kuasa dan otoritas dalam mengontrol dan mengatur kerja bawahan. Ini adalah kegagalan pemimpin dalam pendistribusian kekuasaan yang efektif dan ideal ke bawahan. "Makanya bawahan dengan leluasa bisa memanipulasi administrasi birokrasi. Akibat dari semua itu, tentulah masyarakat awam yang menjadi korban.
Kunci pembangunan yang ramah lingkungan, berkeadilan, dan berkelanjutan di Medan memang ada di tangan pemimpinnya, dalam hal ini Walikota. Namun dalam beberapa tahun belakangan, dengan melihat fakta yang ada, sosok pemimpin yang diharapkan belum juga muncul. Tak heran jika warga jadi pasif dan apatis dalam putaran Pemilu karena pemimpin yang muncul itu-itu saja dengan menjalankan pendekatan-pendekatan gaya lama.
3. Butuh pemimpin yang mampu mengelola tatanan administrasi dan berani melakukan perombakan dan revitalisasi birokrasi
Ribuan buruh lakukan aksi di depan kantor Walikota Medan guna menolak RUU Omnibus Law Klaster Ketenagakerjaan (IDN Times/Indah Permata Sari)Adapun melalui Pilkada Kota Medan 2020 kali ini, masyarakat tentu ingin sosok yang dapat berfikir lebih kreatif, inovatif, dan transformatif dalam perencanaan pembangunan di segala lini. Kita mengharapkan sosok yang mampu memberikan pendekatan-pendekatan serta tawaran baru yang bisa menyelaraskan antara kepentingan ekonomi dengan keberlangsungan lingkungan, dan tentunya adalah untuk pemenuhan kepentingan masyarakat.
"Kita butuh pemimpin dan sosok yang mampu mengelola tatanan administrasi dan berani melakukan perombakan dan revitalisasi birokrasi (seperti sistem E-Government / berbasis tekonologi) untuk tujuan-tujuan pembangunan Kota yang lebih maju dan manusiawi serta memiliki SDM yang unggul, dan bukan pemimpin yang mengimplementasikan pendekatan-pendekatan gaya lama. Intinya thinking withtout the box," tutupnya.
Baca Juga: Catat! Ini Tanggal Debat Calon Wali Kota-Wakil Wali Kota Medan