Sumut Dorong Legalisasi 607 Sumur Minyak Rakyat di Langkat

Bobby Nasution mengatakan penerapan Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 menjadi langkah strategis untuk menata pengelolaan sumur minyak masyarakat secara lebih profesional. Regulasi tersebut juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menjalankan aktivitas produksi minyak dengan dasar hukum yang jelas.

“Ini satu hal yang kami ketahui, tujuannya mencapai cita-cita Pak Presiden mencapai swasembada energi untuk memenuhi target 610 ribu barel per hari, salah satunya dengan melibatkan masyarakat daerah," kata Bobby.

Menurutnya, selama ini sumur minyak masyarakat sering dipandang sebagai aktivitas yang merugikan negara karena belum memiliki payung hukum yang kuat. Melalui regulasi baru tersebut, pemerintah berupaya mengubah pendekatan dengan menjadikan masyarakat sebagai bagian dari solusi peningkatan produksi energi nasional.

Bobby menegaskan pemerintah daerah mendapat peran untuk mengakomodasi hasil produksi sumur minyak masyarakat melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Karena itu, ia meminta seluruh pihak mempercepat implementasi kebijakan tersebut agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat dan daerah.

"Kita pemerintah daerah melalui BUMD diminta mengakomodir hasil sumur masyarakat, oleh karena itu percepatan cita-cita Pak Presiden harus kita wujudkan segera,” ujar Bobby.

Ia juga memastikan Pemprov Sumut siap berkolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, serta SKK Migas untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang masih menjadi hambatan di lapangan.

“Kami dari Pemprov Sumut bersemangat untuk terus bersinergi. Kami dari Pemda tentu akan mendukung dan ingin menjadi bagian dari pencapaian tersebut. Oleh karena itu, apa pun hal dan persoalan di Sumut, mari kita sama-sama berkolaborasi mempercepat penyelesaian persoalan di lapangan,” katanya.

Bupati Langkat Syah Afandin menyambut baik upaya percepatan legalisasi tersebut. Ia menilai keberadaan ratusan sumur minyak masyarakat di daerahnya dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru apabila dikelola secara legal dan terstruktur.

“Sebenarnya ini potensi daerah, seperti lapangan pekerjaan, PAD, dan lain-lain,” kata Syah Afandin.

Sementara itu, Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut Sebastian Julius mengatakan pihaknya terus mendorong percepatan implementasi kebijakan legalisasi sumur rakyat. Ia juga mengapresiasi dukungan dan kerja sama yang selama ini terjalin dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah daerah.

“Alhamdulillah kerja sama cukup baik, ini yang kami harapkan untuk dipertahankan dan ditingkatkan,” kata Sebastian.